KPK Jadwalkan Pemanggilan Ayah Mario Dandy Satriyo Terkait Harta Kekayaan

SuaraRiau.id - Kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo berbuntut sang ayah, Rafael Alun Trisambodo dicopot dari jabatan di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tak hanya itu, harta kekayaan mantan pejabat Dirjen Pajak tersebut pun menjadi sorotan lantaran nilainya cukup fantastis.

Terbaru, KPK mengatakan pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi dengan Kemenkeu terkait agenda klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rafael Alun Trisambodo.

"Benar, hari ini telah dilakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan terkait dengan koordinasi untuk pemeriksaan lanjutan," kata Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dikutip dari Antara, Senin (27/2/2023).

Ipi menerangkan pertemuan tersebut dihadiri Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Inspektur Bidang Investigasi Kemenkeu. Sedangkan dari KPK hadir Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Direktur LHKPN KPK Isnaini beserta jajaran.

KPK telah menjadwalkan klarifikasi Rafael pada Rabu (1/3/2023) dan telah mengirimkan undangan kepada yang bersangkutan. Klarifikasi akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

"Konteksnya adalah untuk mengonfirmasi atau melakukan klarifikasi atas daftar isian harta yang disampaikan oleh bersangkutan. Tentu yang wajib hadir adalah yang bersangkutan dan kita harapkan yang bersangkutan membawa bukti-bukti yang dibutuhkan," ujar Ipi.

Diketahui, nama Rafael Alun Trisambodo menjadi perhatian publik setelah putranya, Mario Dandy Satriyo, menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap anak Pengurus Pusat GP Ansor.

Kejadian tersebut membuat publik menyoroti gaya hidup mewah Mario yang kerap pamer kemewahan di media sosial dan berujung dengan sorotan masyarakat soal harta kekayaan Rafael yang mencapai sekitar Rp56 miliar.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa harta Rafael Alun Trisambodo yang mencapai sekitar Rp56 miliar tidak sesuai dengan profil kekayaannya.

Pahala Nainggolan menegaskan tidak ada larangan bagi pejabat untuk mempunyai aset atau harta kekayaan dalam jumlah besar, asalkan profilnya sesuai.

"Jumbo sih bukannya dilarang, kalau lihat di 'announcement' banyak yang jumbo, namun yang jadi masalah kan profilnya enggak 'match'. Jadi jangan jumbo, ini kementerian, kalau profilnya 'match' enggak apa-apa. Misalnya bapaknya sultan, warisannya gede gitu, ada juga pejabat yang begitu," kata Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis (23/2)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya. (Antara)