SuaraRiau.id - Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman, meminta jajarannya untuk menghentikan protes secara terbuka kepada anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, yang menyebut TNI gerombolan.
Diketahui, Effendi Simbolon menyampaikan pernyataan TNI sebagai gerombolan saat rapat dengar pendapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan semua jajaran, di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Saya tekankan kepada seluruh prajurit, saya lihat di media sosial banyak yang menyampaikan kemarahannya. Saya minta hentikan, cukup, beliau pun hari ini sudah minta maaf," ujar Jenderal Dudung kepada wartawan di Bengkalis dikutip dari Antara, Rabu (14/9/2022).
Dudung mengatakan, TNI akan tetap solid, meskipun ada yang menyebut hubungan dia dengan atasannya, Jenderal Andika, tidak baik.
"TNI pada umumnya tetap solid, tidak ada perbedaan-perbedaan. Kalau saya dengan Pak Andika ada perselisihan sedikit itu biasa, perbedaan itu biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru itu biasa. Siapa pun, di sini ada bupati, wakil bupati berbeda itu biasa," ungkap Kasad.
Ia mengatakan bahwa Simbolon punya hak konstitusional sebagai anggota DPR tetapi kami, TNI AD, punya kehormatan dan harga diri. Ini yang tidak boleh diganggu.
TNI AD melaksanakan tugas-tugas baik di daerah operasi maupun di tempat lain membantu rakyat. Ia juga yakin yang disampaikan Simbolon tidak mewakili DPR apalagi mewakili partai politik di mana dia bernaung, yaitu PDI Perjuangan, yang menjadi partai berkuasa saat ini.
"Setahu saya PDI Perjuangan itu juga sangat dekat dengan TNI AD dan perhatian dengan wong cilik anggota Komisi I (DPR) semuanya baik. Karena selama ini hal-hal yang baik disampaikan. Kalau disampaikan TNI AD seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas itu menyakitkan bagi saya," katanya.
Ia menyatakan, dia sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi.
"Jadi jika tidak tahu, tidak paham tentang fakta, bukti yang sebenarnya, maka Pak Efendi Simbolon jangan asal bicara," katanya.
"Seharusnya secara komprehensif kalau menerima laporan, ungkapan dan sebagainya, tidak serta merta ditelan begitu saja ini berbahaya," kata dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Sempat Disinggung Effendi Simbolon, KPK Sebut Jokowi Belum Relevan Diperiksa Terkait Kasus Hasto PDIP
-
Keras Effendi Simbolon Minta Megawati Mundur dari Ketum PDIP, Puan Maharani: Jangan Berandai-andai
-
Jokowi Bantah Lindungi Hasto Saat Jadi Presiden: Melindungi Seperti Apa? Tanyakan yang Ngomong
-
Balas Pernyataan Effendi Simbolon, PDIP: KPK Harus Periksa Jokowi Atas Dugaan Perintangan Penyidikan
-
Effendi Sebut Jokowi Bantu Jaga Hasto, Jubir PDIP: Sekjen Ditawari Jadi Menteri Saja Nolak
Tag
Terpopuler
- Ragnar Oratmangoen: Saya Mau Keluar dari...
- Rusuh Lagi! Indonesia Siap-siap Sanksi FIFA, Piala Dunia 2026 Pupus?
- Apa Sanksi Pakai Ijazah Palsu? Razman Arif dan Firdaus Oiwobo Diduga Tak Diakui Universitas Ibnu Chaldun
- Aset Disita gegara Harvey Moeis, Doa Sandra Dewi Terkabul? 'Tuhan Ambil Semua yang Kita Punya...'
- Lolly Kembali Main TikTok, Penampilannya Jadi Sorotan: Aura Kemiskinan Vadel Badjideh Terhempas
Pilihan
-
Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif
-
Perjuangan 83 Petani Kutim: Lahan Bertahun-tahun Dikelola, Kini Diklaim Pihak Lain
-
Persija vs Persib Bandung, Ridwan Kamil Dukung Siapa?
-
Jordi Amat Bongkar Dugaan Kasus Pencurian Umur: Delapan Pemain..
-
Sejarah dan Makna Tradisi Nyekar Makam Sebelum Puasa Ramadan
Terkini
-
Video Pasien 'Ditolak' Berobat di Siak Ternyata Benar Adanya, Puskesmas: Miskomunikasi
-
Akhir Pelarian Nader Taher, Terpidana Korupsi Rp35 M yang Sempat Ganti Identitas
-
Menteri UMKM Apresiasi BRI yang Tetap Konsisten Mendukung Sektor UMKM
-
Viral Emak-emak di Siak Ditolak Berobat gegara Tak Bawa KTP, Ini Penjelasan Puskesmas
-
Kasus Korupsi Flyover Simpang SKA, Pensiunan PNS hingga ASN PUPR Riau Diperiksa