Riau Masuk 5 Besar Provinsi Inflasi Tertinggi, BPS: Pemicunya Cabai Merah

SuaraRiau.id - Provinsi Riau masuk dalam lima besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.

Hal itu disebut Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, di Kantor Bank Indonesia, Kamis 18 Agustus 2022.

Melansir riauonline--jaringan suara.com, hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan, pada Juli 2022  terjadi inflasi sebesar 0,83 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,44 pada Juni 2022 menjadi 113,37 pada Juli 2022.

Lalu, untuk tingkat inflasi tahun kalender sebesar 6,17 persen, sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 7,04 persen.

Baca Juga: Kapal Ikan Berbendera Vietnam Ditangkap di Perairan Natuna Utara

Hal ini menjadikan Riau masuk dalam 5 besar inflasi tertinggi secara nasional yaitu berada di urutan ke-4, yaitu Provinsi Jambi 8,22 persen, Sumatera Barat (Sumbar) 8,01 persen, Bangka Belitung (Babel) 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,69 persen.

Kepala BPS Riau Misfaruddin menyampaikan, pemicu inflasi Riau adalah pangan, terutama cabai merah, terlebih Riau bukanlah provinsi penghasil atai produsen.

Di mana komoditas pangan kebanyakan dikirim dari provinsi lain seperti Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan lain-lain.

"Di Sumbar saja inflasi tinggi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Misfaruddin memberikan masukan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau untuk memastikan jalur distribusi aman.

Baca Juga: Remaja Kelelahan Berenang Tenggelam di Sungai Rokan Kiri, Basarnas Masih Mencari Korban

"Jadi aman itu begini, transportnya nggak tinggi, tapi jadi dilema lagi karena harga BBM tinggi," ucapnya.

Sehingga, Misfaruddin menyarankan agar Riau dapat mandiri secara pangan. Menurutnya kemandirian pangan di Riau masih belum optimal.

Untuk mengoptimalkannya bisa dengan membangun sentra penghasil pangan sehari-hari seperti cabai dan lainnya, dengan memanfaatkan lahan yang bisa ditanami tanaman pangan.

"Ini perlu koordnasi dengan kabupaten/kota. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga saya sarankan demikian, jangan kita bergantung, apa yanh bisa kita lakukan, galakkan lagi, dari pemerintah setempat. Kita pasok bibit unggulnya," pungkasnya.