Jokowi Sebut Riau Masuk 5 Daerah Inflasi Tertinggi, Syamsuar: Ini Jadi PR Kita

SuaraRiau.id - Riau masuk lima besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Hal itu diungkap Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, di Kantor Bank Indonesia, Kamis (18/9/2022).

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau Syamsuar mengajak jajarannya bekerja keras mengendalikan inflasi.

"Inilah yang menjadi PR kita, tadi sudah disampaikan langsung beliau (Presiden), disampaikan Riau masuk dalam lima provinsi inflasi tertinggi di Indonesia, agar Provinsi Riau dapat mengatasi berkenaan krisis ekonomi ini sebagaimana arahan Presiden kepada kepala daerah se Indonesia," kata Syamsuar dikutip dari Antara, Kamis (18/8/2022).

Gubernur Riau mengatakan, saat ini memang pemerintah tidak boleh kerja standar, harus ada di luar standar biasanya. Jadi artinya ini berarti harus ada inovasi, dan ada terobosan-terobosan kalau memang terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan.

Sebab kalau tidak begitu, katanya lagi, pemerintah akan kesulitan dan nanti akan berpengaruh pada daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.

"Sekaligus tentunya kita tidak mengharapkan juga tingginya harga barang, yang ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Riau dan menurunnya daya beli masyarakat," kata Gubernur.

Ia menjelaskan, memang sekarang pertumbuhan ekonomi Riau jauh lebih baik. Untuk itu inflasi harus ditekan sesuai harapan Presiden Jokowi yaitu hingga di bawah angka 5 persen.

"Inilah menjadi target pemerintah agar kita mampu dan diharapkan ekonomi bangkit secara cepat dan pemulihannya juga bisa kita laksanakan dengan sebaiknya," katanya.

Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, di Kantor Bank Indonesia, Kamis (18/8) menyebutkan bahwa inflasi di Indonesia pada Juli 2022 cukup tinggi yakni mencapai 4,94 persen.

Namun angka tersebut dinilai masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya, yakni, Korsel 6,3 persen, Singapura 6,7 persen, India 6,7 persen, Thailand 7,7 persen, Amerika Serikat 8,5 persen, Uni Eropa 8,9 persen dan Turki 97,6 persen.