Pemerintah Segera Percepat Sertifikasi Lahan Sawit Rakyat, Riau Jadi Salah Satu Target

SuaraRiau.id - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mempercepat sertifikasi lahan peserta program peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai upaya meningkatkan realisasi PSR.

Menurut, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kemen ATR/BPN Suyus Windayana, atas dasar perjanjian kerjasama (MoU) dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) maka dilakukan sertifikasi kebun kelapa sawit peserta PSR.

"Kita ingin mempercepat sertifikasi lahan milik peserta PSR ini supaya legalitasnya diperkuat dan tidak ada konflik di kemudian hari. Tahun 2024 diharapkan semua lahan PSR sudah bersertifikat semua,” katanya dikutip dari Antara, Senin (27/6/2022).

Dikatakannya, ruang lingkup kerjasama yakni pendaftaran tanah pekebun peserta PSR, penanganan permasalahan tanah pekebun peserta PSR dan pertukaran data/informasi.

Adapun BPDPKS menyampaikan calon penerima calon lahan (CPCL) peserta PSR sementara ATR/BPN diberi akses ke aplikasi PSR online.

BPDPKS berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pendampingan persiapan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, sedangkan ATR/BPN memberikan pelayanan pendaftaran tanah melalui mekanisme PSTL (Pendaftaran Sistematika Tanah Lengkap).

Sementara anggaran sertifikasi, lanjutnya, semuanya dari Kementerian ATR/BPN dengan melakukan refocusing karena tidak ada anggaran dari BPDPKS.

“Pelaksanaan di lapangan ternyata tidak mudah. BPDPKS punya data tetapi tidak punya tim di daerah. Petugas survei dan pengumpulan data di kantor pertanahan kabupaten kesulitan berkoordinasi dengan dinas perkebunan kabupaten/kota," ujar Suyus dalam “Dampak Program PSR Sarpras dan Pengembangan SDM Bagi Petani Sawit” seri 7 “Dampak Pendanaan BPDPKS untuk Petani Sawit".

Dari total usulan 62.422 bidang bisa dianggarkan 16.943 bidang (27 persen), sementara sisa target dilaksanakan melalui optimalisasi anggaran kegiatan non sistematis.

Tahun 2021 dari target 5.560 bidang tanah yang diberikan BPDPKS yang clear sudah ada data koordinat dan tidak masuk dalam kawasan 1.961 bidang dan sertifikasi tercapai 2.053 bidang atau 37 persen dari target.