Scroll untuk membaca artikel
Eko Faizin
Selasa, 24 Mei 2022 | 21:25 WIB
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa gelar pertemuan bahas kerja sama dan kemungkinan koalisi pada Pilpres 2024 mendatang di Rumah Heritage Jakarta pada Kamis (12/5/2022) malam. [Suara.com/Bagaskara]

SuaraRiau.id - PPP memulai menjajaki kerja sama politik dengan sebutan Koalisi Indonesia Bersatu dengan Golkar dan PAN.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan ada tiga alasan pihaknya mau berkoalisi dengan dua partai tersebut.

"Pilpres ada syarat ketentuan 20 persen, oleh karena itu cepat atau lambat seperti PAN dan PPP mau nggak mau harus membangun koalisi," ungkap Arwani dikutip dari Antara, Selasa (24/5/2022).

Alasan ambang batas 20 persen tersebut, kata dia, menjadi hal pertama yang mengharuskan PPP membangun koalisi untuk Pemilu Presiden atau Pilpres 2024.

Kemudian yang kedua, menurut dia, PPP membangun kerja sama politik menuju koalisi karena melihat bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum penting dan strategis untuk mempertegas komitmen partai-partai menjadikan ajang kontestasi pada 2024 sebagai menguatkan persatuan nasional.

"Kita menutup celah terbukanya perpecahan di antara anak bangsa, kita ingin pada 2024 menjadi perwajahan pemilu di era digital sekarang ini menjadi pemilu yang luar biasa nyaman, pemilu yang benar-benar menggambarkan sebagai pesta rakyat," ucapnya

Seanjutnya yang ketiga, kata dia, adalah keinginan partai politik yang dipimpinnya untuk lebih punya strategi pemenangan yang siap secara lebih awal.

"Oleh karena itu, setidaknya bagi kami tiga hal itu yang mendorong untuk membentuk satu kerja sama politik yang mengarah pada koalisi pengusungan capres dan cawapres pada tahun ini," ujarnya.

Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan partainya ikut dalam koalisi tersebut karena buah pemikiran untuk menyuguhkan pesta demokrasi yang aman damai, tidak terpecah belah, dan terhindar dari politik identitas seperti yang terjadi pada 2019.

"Pada Pemilu 2019 menjadi pertarungan ideologis, jadi politiknya adalah politik identitas. Sekarang yang kita inginkan politik gagasan, jangan lagi ada politik identitas," ujarnya. (Antara)

Load More