SuaraRiau.id - Sosok Harun Masiku hingga kini belum tertangkap. Ia merupakan diketahui masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK).
Sejak pertama kali namanya disebutkan sebagai tersangka kasus korupsi yang melibatkan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku menghilang begitu saja bak ditelan bumi.
Keberadaan Harun Masiku sudah tak terdengar lagi kabarnya. Meskipun sebelumnya beberapa kali tertangkap kamera saat mengunjungi sejumlah daerah.
Salah satunya diduga ia berada di bandara Soekarno-Hatta saat awal-awal ditetapkan sebagai tersangka. Tak sampai di sana, sempat terdengar kalau politisi PDI Perjuangan tersebut telah meninggal dunia.
Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah ikut menanggapi perihal belum tertangkapnya Harun Masiku.
Febri Diansyah menghitung, setidaknya sudah 27 purnama berlalu, tetapi tak ada tanda-tanda KPK akan menangkap Harun Masiku.
"Sudah berapa purnama sih ini KPK ga mampu tangkap Harun Masiku? Kalau dihitung dari Januari 2020 berarti sekitar 27 purnama," tulisnya di Twitter @febridiansyah dikutip Hop.id--jaringan Suara.com, pada Minggu (22/5/2022).
Dengan belum ditangkapnya Harun Masiku, artinya menyisakan PR untuk KPK pimpinan Firli Bahuri. Sementara masa jabatannya tersisa kurang dari 2 tahun saja.
"Jka dihitung dari masa jabatan Pimpinan KPK “era baru” ini, waktu tersisa (sisa masa jabatan) tinggal 1.5 tahun lagi," ujar Febri.
Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini mengutarakan kebingungan perihal pernyataan yang dikeluarkan Ketua KPK Firli Bahuri. Firli mengungkapkan bahwa Harun Masiku telah menjadi DPO sejak Januari 2020.
"Website KPK mencantumkan Harun Masiku dalam pencarian sejak 26 Januari 2021, padahal Ketua KPK sudah bilang HM DPO sejak Januari 2020. Mana yg benar?"
Sebagai informasi, Febri menjelaskan Harun Masiku tak ikut terjaring OTT KPK pada awal Januari 2020. Saat itu KPK menjerat Wahyu Setiawan, salah satu komisioner KPU yang diduga menerima suap berkaitan dengan proses PAW anggota DPR RI.
Febri Diansyah juga mendesak KPK untuk mengakui ketidakmampuannya dalam menangkap Harun Masiku. Dengan begitu, mungkin ada masyarakat yang bisa memakluminya.
"Kalau memang KPK ga mampu tangkap Harun Masiku, ya sudahlah akui saja. Lebih baik jujur, mungkin banyak yang memahami.." katanya.
Sebagai gantinya, Febri menantang KPK untuk segera membuktikan kinerjanya. Lembaga anti korupsi itu harus menunjukkan hasil dengan menangkap Harun Masiku.
Berita Terkait
-
Jadi Tahanan KPK, Mantan Bupati Tabanan Eka Wiryastuti Kini Menghuni Sel Polda Bali
-
KPK Ajak Masyarakat Berburu Harun Masiku tapi Pakai Uang Pribadi, Publik: Negeri Dagelan
-
Menagih Janji KPK Tangkap Harun Masiku Jika Pandemi Covid-19 Reda, Kapan?
-
Deretan Kinerja KPK Buat Tangkap Harun Masiku, Masih Zonk hingga Sekarang
-
16 Pejabat Pemkot Ambon dan Pengusaha yang Turut Diperiksa KPK Buntut Kasus Suap Wali Kota
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Ajudan Abdul Wahid Ditahan usai 'Lawan' KPK dengan Gugatan Rp11 Miliar
-
Sekolah Pekanbaru Dilarang Gelar Perpisahan Mewah di Hotel, Pungutan Diawasi
-
Terseret Dugaan Kasus Pemerasan, Ajudan Abdul Wahid Ditahan KPK
-
6 Fakta Tragedi Siswa SMP Islamic Center Siak Tewas Akibat Ledakan saat Ujian Sains
-
Holding Ultra Mikro BRI Makin Solid, Tegaskan Komitmen dan Keberpihakan pada Ekonomi Kerakyatan