SuaraRiau.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan evaluasi kinerja para menteri yang kerjanya kurang maksimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Iman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/5/2022)
"Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi terhadap menteri yang kinerjanya kurang maksimal," kata Arif Nurul dikutip dari Antara.
Dia menyarankan perihal itu agar pemerintahan bisa tetap berjalan maksimal hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi.
Hasil survei kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun menjadi 58,1 persen berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Arif menilai sudah sewajarnya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri.
“Presiden Jokowi seyogyanya melakukan evaluasi. Sehingga pos kementerian dapat maksimal, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata dia.
Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Hasilnya kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali turun menjadi 58,1 persen.
"Kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Burhanuddin menyebutkan penurunan kepuasan terhadap kinerja Jokowi, disebabkan harga kebutuhan pokok yang melonjak, terutama minyak goreng.
"Secara umum, penurunan approval Presiden Jokowi kali ini disebabkan oleh kesenjangan (gap) antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng," kata dia.
Diketahui, angka kepuasan tersebut menurun dibanding survei sebelumnya pada 20-25 April 2022, dengan persentase kepuasan 59 persen.
Survei ini digelar pada 5-20 Mei 2022 dengan 1.228 responden, sampel diambil secara acak melalui telepon seluler. Margin of error survei 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 92 persen. (Antara)
Berita Terkait
-
Jokowi Lakukan Reforma Agraria untuk Mengembalikan Hak Masyarakat Atas Tanah
-
Korupsi Jadi Alasan Netizen Malaysia Puji Jokowi Hingga Hujat Pemerintahnya Sendiri
-
Menkominfo Klaim Pelonggaran Penggunaan Masker Sudah Matang
-
Jelaskan Kondisi Covid-19 di Indonesia, Epidemiolog UGM Anggap Tepat Pelonggaran Penggunaan Masker
-
Kelonggaran Bermasker, Pengelola Tebing Breksi Tetap Imbau Wisatawan Prokes
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Pencabutan Izin RAPP, WALHI Riau Tolak Eks Konsesi Dialihkan ke Korporasi Lain
-
Izin RAPP Dicabut: Karyawan Tak Di-PHK, Operasional Dilanjutkan BUMN dan BUMD
-
Usai Cabut Izin PT RAPP, Satgas PKH Ambil Alih Pabrik Sawit GSL di Kuansing
-
Satgas PKH Cabut Izin RAPP di Riau, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai