Respons KPK Terkait Gugatan Praperadilan Eks Gubernur Riau Annas Maamun

SuaraRiau.id - Mantan Gubernur Riau Annas Maamun dijemput paksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tidak kooperatof usai ditetapkan sebagai tersangka.

Annas Maamun pun kini menjalani penahanan selama 20 hari ke depan terkait kasus dugaan suap yang menjeratnya.

Terbaru, mantan petinggi Golkar Riau itu mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. KPK pun mengaku siap menghadapinya.

"Tentu praperadilan ini kan untuk menguji syarat formil proses-proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, tentu akan kami hadapi dan prosesnya tetap berjalan," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip Antara, Rabu (30/3/2022).

KPK telah menetapkan Annas sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD-P Tahun Anggaran 2014 dan RAPBD Tahun Anggaran 2015 Provinsi Riau.

Ali juga mengatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Annas Maamun dipastikan telah sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku.

"Kami patuhi aturan-aturan dalam proses penyidikan, hukum acara pidananya ada. Itu yang menjadi acuan kami, landasan kami sehingga kalau siapa pun yang mengajukan praperadilan tentu itulah hak-haknya dan kami akan hadapi, kami akan jelaskan di depan hakim praperadilan tentunya," ujar Ali.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Annas mendaftarkan permohonan praperadilan pada Kamis (24/3) dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Permohonan praperadilan Annas itu teregistrasi dengan nomor perkara 21/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Adapun sebagai pemohon adalah Annas Maamun dan termohon adalah KPK cq Pimpinan KPK.

Adapun poin-poin petitumnya, yaitu menerima permohonan praperadilan pemohon seluruhnya, menyatakan status tersangka pemohon yang ditetapkan termohon tidak sah menurut hukum, menyatakan status tersangka pemohon yang ditetapkan termohon tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan menyatakan status tersangka pemohon yang ditetapkan termohon tersebut batal demi hukum.