SuaraRiau.id - Sebanyak 198 pondok pesantren disebut terafiliasi dengan jaringan terorisme. Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar.
Namun, kemudian Boy Rafli meminta maaf soal kesalahan diksi pada penyebutan pesantren terafiliasi jaringan terorisme.
Terkait permintaan maaf Kepala BNPT itu, Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) ikut buka suara. GP Ansor menyebut sikap BNPT sebelumnya yang mengingatkan publik dengan menyebut ada dugaan terorisme di lembaga pendidikan bukanlah hal salah.
GP Ansor menyampaikan bahwa hal tersebut adalah fakta, bahkan bukan hanya lembaga pendidikan, lembaga zakat juga ada yang ditunggangi.
“Wong faktanya bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, ada lembaga amil zakat baru saja ditangkap Densus itu juga ada, menggunakan agama untuk kepentingan ya lama-lama mungkin politik juga,” ujar Ketua Bagian Kajian Strategis PP GP Ansor, Nuruzzaman.
Dirinya mengungkapkan bahwa kalau mau jujur dilakukan pelacakan lebih lanjut jumlah pesantren yang terafiliasi mungkin bisa lebih besar lagi.
“Ada, mungkin bahkan ribuan, tinggal pilih aja kita lakukan pemetaan atau kita lakukan trace ke masing-masing lembaga pendidikan keagamaan,” kata Nuruzzaman dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com, Minggu (6/2/2022).
Menurutnya, permasalahan ini harus diterima dan diakui sebagai sebuah kebenaran jika kita memang berniat untuk memberantas terorisme dari akarnya.
Bukan dengan menutup-nutupi seolah semua baik-baik saja di permukaan tetapi bergejolak secara terselubung.
Untuk itu semua elemen masyarakat diharap tidak mengabaikan keberadaan kelompok intoleran tersebut yang telah berbaur dengan masyarakat. Dengan demikian penanganan radikalisme bisa dibasmi secara menyeluruh.
“Kita bicarakan, kalau mau kita ubah kita bersama-sama duduk bersama apa yang kita lakukan agar kondisi bangsa ini atau lembaga-lembaga pendidikan agar tidak memproduksi orang-orang yang berpikiran intoleran,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala BNPT mengungkap 198 pondok pesantren diduga berafiliasi dengan jaringan teroris ISIS hingga JAD yang disampaikan pada rapat kerja Komisi III DPR beberapa waktu lalu.
Hal tersebut lalu menuai polemik di masyarakat. Setelah itu ia meminta maaf di hadapan jajaran petinggi MUI pada Kamis 3 Februari yang tidak bermaksud untuk menyamaratakan seluruh pondok pesantren.
Berita Terkait
-
Kapan Bansos BNPT dan PKH Cair? Cek Jadwal dan Nominalnya
-
Serangan Bom Bunuh Diri Sasar Pasukan Gabungan Irak-Kurd, Tiga Perwira Tewas
-
BRI Insurance Komitmen Tingkatkan Inklusi Asuransi Syariah, Sasar Pesantren
-
Mau Bentuk Dirjen Pesantren, Menag: Pesantren Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
-
From Pesantren with Laugh: Tawa dan Persahabatan dalam Kehidupan Pesantren
Tag
Terpopuler
- Diminta Cetak Uang Kertas Bergambar Jokowi, Reaksi Bank Indonesia di Luar Prediksi: Kalau Gitu...
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Warga Jakarta Jangan Salah Nyoblos Besok, YLBHI Bongkar 'Dosa-dosa' Cagub Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun
- Pelatih Jay Idzes: Saya Tidak Senang, Ini Memalukan!
- Pratiwi Noviyanthi Ditinggal Pengacara Usai Tak Mau Selesaikan Kisruh Donasi Pengobatan Agus Salim
Pilihan
-
Harga MinyaKita Mahal, Mendag "Lip Service" Bakal Turunkan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
-
Jangan Lewatkan! Amalan Malam Jumat untuk Perlindungan dari Fitnah Dajjal
-
Setelah Pilkada, Harga Emas Antam Meroket Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Mempelajari Efektivitas Template Braille pada Pesta Demokrasi
Terkini
-
Inovasi E-Break, PHR Hemat Biaya Produksi Balam South Rp29 Miliar
-
Hari Pencoblosan, KPU Riau Ungkap Larangan untuk Pemilih dan Lembaga Survei
-
Intip Snack Emping Jagung Nasabah PNM Mekaar yang Diborong Wapres Gibran
-
Jaga Keamanan Masa Tenang Pilkada, Polres Siak-Instansi Terkait Patroli Skala Besar
-
Hari Guru, Begini Jejak Kisah Guru di Balik Kesuksesan Para Engineer PHR