SuaraRiau.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memakai politik identitas jadi strategi dalam berpolitik bisa menjadi bumerang bagi keberlangsungan partai.
Pernyataan tersebut disampaikan pengamat politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam.
Ia kemudian mendorong PSI, terutama ketua umumnya, Giring Ganesha bisa memberi kritik-kritik yang membangun daripada menyampaikan sindiran dan serangan vulgar kepada lawan politiknya.
"Giring sebagai Ketum PSI merasa serangannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menghasilkan insentif elektoral dengan mengungkit isu politik identitas dan mengkritik tajam kinerja pemerintahan DKI Jakarta. Namun, PSI dan Giring perlu mengantisipasi lebih cermat gaya serangan yang vulgar dan tidak simpatik itu berpotensi jadi bumerang bagi partainya," kata Umam dikutip dari Antara, Senin (24/1/2022).
Diketahui, Giring dalam beberapa waktu terakhir kerap mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama terkait dengan proyek Formula E.
Dalam pidato politiknya saat HUT Ke-7 PSI tahun lalu, dia juga menyampaikan siap jadi oposisi untuk politisi yang dia nilai intoleran dan punya rekam jejak menggunakan isu SARA saat pemilihan kepala daerah.
Meskipun Giring tak menyebut langsung sosok itu, publik berspekulasi sindiran Giring tertuju kepada Anies.
Terkait gaya kritiknya itu, Umam menilai ada dua ancaman yang berpotensi akan dihadapi oleh PSI.
"Pertama, ancaman hijrahnya simpatisan politik PSI. Kedua, (langkah itu dapat) menurunkan citra kualitas kinerja PSI di bawah kepemimpinan yang baru ini," kata Umam.
Ia menambahkan bahwa gaya kritik PSI dan Giring terhadap lawan politiknya juga dapat membentuk sentimen negatif dari publik serta memunculkan kesan "kurang dewasa" dari para simpatisan partai.
"Itu bisa berdampak serius pada kepercayaan para donor politik yang selama ini mendukung PSI. Jika implikasinya pada melemahnya dukungan logistik, PSI berpotensi mengalami koreksi elektoral," sebut Umam yang saat ini aktif menjabat Direktur Eksekutif IndoStrategic.
Jika suara pemilih untuk PSI turun, lanjut dia, harapan partai lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebanyak 4 persen pada Pemilihan Umum 2024 dapat tertunda lagi.
"PSI sebaiknya fokus pada model kritik yang tetap konstruktif dengan basis data yang akurat dan solid. Dengan demikian, publik bisa menilai bagaimana kualitas politik gaya anak muda berkualitas yang ingin diwakili oleh PSI," kata Umam. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Tanggapi Pernyataan Edy Mulyadi, Giring: Bagi PSI Kalimantan Salah Satu Pulau Kebanggaan
-
Setelah Lontarkan Proyek Firaun, Akun Instagram Giring Ganesha Mendadak Hilang
-
Pengamat Politik: Anies Seharusnya Berterima Kasih ke PSI
-
Pengamat Prediksi Jokowi Bakal Pilih Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, Ini Alasannya
-
Anies Baswedan Sentil Slogan Jokowi, Politisi PDIP: Nyindir Tapi Nggak Bisa Apa-apa
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Penyeberangan Roro Bengkalis Resmi Gunakan Sistem Tiket Elektronik
-
Kasus Korupsi Flyover Simpang SKA, KPK Periksa Kepala Kantor Semen Padang Riau
-
Terungkap Temuan Baru Obat-obatan di Klinik Ilegal Eks Finalis Puteri Indonesia
-
Menantu Ajak Rekan Habisi Nyawa Mertua di Pekanbaru: Kejahatan Sangat Keji
-
CEK FAKTA: Benarkah DPR Setujui Gaji Guru Rp5 Juta per Bulan?