Dokter Tirta: Jangan Jadikan Sertifikat Vaksin sebagai Syarat Administrasi

SuaraRiau.id - Pemerintah akhirnya memutuskan memperpanjang PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 16 Agustus, sementara untuk luar Jawa-Bali hingga 23 Agustus mendatang.

Keputusan tersebut tentunya melalui pertimbangan pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Pengumuman PPKM Level 4 Jawa-Bali disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Senin (9/8/2021) malam.

Menko Luhut juga menyampaikan bahwa di balik perpanjangan PPKM, ada sejumlag pelonggaran aktivitas perekonomian yakni dengan membuka pusat perbelanjaan mall.

Namun, syarat seseorang yang ingin masuk dan berbelanja di mall harus menunjukkan sertifikat vaksin.

“Hanya mereka yang sudah divaksinasi yang dapat masuk ke mall dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,” ucap Menteri Luhut dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).

Syarat harus menunjukkan sertifikat vaksin kemudian mengundang reaksi beragam dari publik, salah satunya dari Dokter Tirta Mandira Hudhi.

Dokter Tirta dalam narasinya mengkritik keras, namun tetap menghormati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait adanya syarat vaksinasi untuk masuk ke mall.

“Yang terhormat @Kemenkes_RI dan Pak @luhut.pandjaitan, terima kasih atas kebijakan Anda, saya hormat,” tulis Tirta dalam cuitannya di Twitter dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com, Selasa (10/8/2021).

Namun, ia pun mengkritik kebijakan presiden dengan mengatakan betapa sulitnya birokrasi jika harus menunjukkan sertifikat vaksin.

Tak hanya itu, dr Tirta juga mempertanyakan bagaimana nasib orang yang memang tak bisa vaksin karena alasan kesehatan tertentu.

“Tapi dengan mewajibkan ke mall, restoran harus bawa sertifikat vaksin, anda ga pikirkan risikonya?” ungkap dia.

“Kalau ga bisa vaksin karena alasan kesehatan. Harus minta surat keterangan sehat + diverifikasi, dan bawa swab pcr antigen. Padahal cuma mau ke resto dan mall,” sambungnya.

Dokter Tirta pun dengan lantang menolak kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan vaksin sebagai syarat administrasi.

“Jangan jadikan sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi,” ujar influencer tersebut.