Moeldoko Berjas Demokrat Muncul Ucapkan Iduladha, Kader Beri Sindiran Menohok

SuaraRiau.id - Sebuah psoter ucapan Hari Raya Iduladha yang menampilkan foto Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun memakai jas Partai Demokrat beredar di media sosial.

Dalam poster tersebut terlihat kedua tokoh politik tersebut memakai jas khas Demokrat. Di sebelah kiri nama Moeldoko dicantumkan jabatan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Sedangkan sisi kanan, Jhoni Allen Marbun juga mengucapkan selamat Idul Adha sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

Poster ucapan Iduladha dari Kubu Moeldoko kemudian ditanggapi salah satu politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik.

Dirinya menyindir bahwa Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang dinilai tak memiliki etika dan tak tahu rasa malu alias tebal muka.

Rachland menyebut bahwa pihaknya akan memaafkan sikap Moedoko hari ini, namun besok akan kembali menertawakannya.

“Selamanya kita tak akan lupakan, Kepala Staf Presiden Jokowi ini: tuna etika dan tebal sekali kulit mukanya,” katanya di Twitter dilansir dari Terkini.id--jaringan Suara.com pada Selasa (20/7/2021).

Menurut Rachland, Moeldoko adalah bagian dari penyebab Istana di masa Presiden Jokowi tak disegani dan dihormati.

Tak hanya Rachland, Wasekjend Partai Demokrat, Ossy Dermawan juga turut mengkritik pedas Moedoko.

“Mungkin prinsip hidupnya, lebih terhormat jadi ‘maling’ daripada Jenderal?” kata Ossy.

Sementara politikus Partai Demokrat lain, Yan Harahap juga turut menyindir bahwa Moeldoko telah kehilangan rasa malunya.

“Soal ‘rasa malu’ harus kita akui, anak buah Pak Jokowi ini kelihatannya memang sudah tak punya,” katanya.

Yan Harahap menyinggung bahwa Moeldoko telah melecehkan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Ia sepertinya merasa lebih terhormat menjadi seorang ‘begal’ daripada menjadi KSP yang baik. Contoh buruk bagi generasi bangsa,” sebut Yan Harahap.

Seperti diketahui, Yasonna Laoly sebagai Menkumham sebelumnya telah memutuskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang mengangkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat itu tidak sah.