SuaraRiau.id - Vaksin berbayar akhirnya ditunda. Namun polemik vaksin dijual tersebut masih menjadi bahan perbincangan banyak kalangan.
Tak sedikit tokoh yang memberi pandangannya tentang vaksin berbayar, tak terkecuali anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid.
Anggota Komisi VI DPR sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Nusron Wahid ikut angkat bicara terkait vaksin berbayar.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu melalui keterangan tertulis di akun media sosial miliknya mempertanyakan mengapa publik harus menghebohkan vaksin gotong royong yang rencananya bakal berbayar.
Nusron kemudian memaparkan, memang sebenarnya ada dua penugasan terkait vaksinasi di Indonesia. Adapun yang pertama, vaksin gratis dikelola oleh Biofarma dan dibagikan ke rakyat secara umum.
Kemudian yang kedua, kata dia, vaksin gotong royong berbayar dan didistributorkan langsung oleh Kimia Farma, Indofarma, serta perusahaan farmasi yang mendapat izin dari lembaga pemerintah terkait.
“Bukankah memang ada dua penugasan. Vaksin gratis yang dikelola oleh Biofarma. Ini yang didedikasikan untuk rakyat secara umum. Gratis. Pelaksanaanya massif sampai puskesmas dan lapis masyarakat,” kata Nusron Wahid, dikutip Hops.id--jaringan Suara.com pada Senin (12/7/2021).
“Kedua vaksin gotong royong berbayar. Diperuntukkan bagi siapa saja yang bersedia. Pelaksananya Kimia Farma, Indofarma dan perusahaan farmasi apa saja yg bisa mendatangkan vaksin yang dapat lesen dari BPOM. Yang menentukan harga Menkes. Adas dasar masukan dan pertimbangan dari BPKP,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Nusron menyatakan bahwa vaksinasi berbayar tersebut bakal diberlakukan untuk kalangan tertentu, yakni bagi mereka yang mampu membelinya sehingga tidak membebankan anggaran negara.
“Inilah dimensi keadilan. Masak direktur BUMN dan profesional lainnya yang gajinya ratusan juta, disubsidi vaksin oleh negara. Biarkan subsidi itu dinikmati oleh mayoritas rakyat yang berhak. Saya kira ini fair. Sepanjang tidak mengganggu pelayanan vaksin gratis untuk rakyat,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Sertifikat Tanah Anda Terbit Tahun 1961-1997? Nusron Wahid Ungkap Risiko yang Mengintai!
-
32 Situ di Bogor dan Bekasi Hilang, Nusron Wahid: Saya Baru Jadi Menteri ATR
-
Bisa Konversi Analog ke Digital, Begini Syarat Urus Sertifikat Tanah Rusak atau Hilang Akibat Banjir
-
Skandal Sertifikat di Atas Pagar Laut PIK, Khozinudin Sebut DPR Dibohongi: Menteri Mengamankan Kepentingan Oligarki
-
Menteri ATR/BPN Beri Arahan Kepala Daerah, Soroti Integrasi Data Online untuk Cegah Maling
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Jawaban Menohok Anak Bungsu Ruben Onsu Kala Sarwendah Diserang di Siaran Langsung
Pilihan
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
Terkini
-
Omzetnya Kini Ratusan Juta, Ini Sukses Kisah Andara Cantika Indonesia Berkat BRI
-
Jalan Lobak yang Amblas Diperbaiki, Dishub Pekanbaru Terapkan Rute Satu Arah
-
Diusut Polda Sejak Juni 2024, Apa Kabar Kasus SPPD Fiktif di DPRD Riau?
-
Lurah di Pekanbaru Dibebastugaskan usai Terjerat Kasus Minta THR ke Pedagang
-
Harta Kekayaan Muhammad Isa Lahamid, Ketua DPRD Pekanbaru Komentari Mobil Dinas Alphard