SuaraRiau.id - Polemik vaksinasi berbayar menuai beragam tanggapan, meskipun akhirnya ditunda, namun perdebatan terkait hal itu masih berlangsung.
Salah satu yang menanggapi vaksin berbayar adalah Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Ia buka suara soal munculnya vaksin yang kini mulai dijual. Adapun vaksin itu dijual di Kimia Farma, dengan nama Sinopharm.
Dikatakan Ali Ngabalin, sejatinya Negara memiliki prinsip kalau semua vaksin yang diberikan pada masyarakat tidak dijual alias gratis.
Di mana, vaksin itu seluruhnya ditanggung oleh negara melalui APBN.
Namun dia menyinggung soal perubahan keputusan Menkes Nomor 19 tahun 2021 yang menjelaskan rencana perluasan akses vaksin kepada individu alias perorangan.
Kata dia, hal itu berkaitan dengan rencana Pemerintah dalam rangka mencapai 180 juta rakyat RI telah mendapat vaksin pada akhir 2021. Walau cuma 1 kali dosis.
Maka dari itu, Sinopharm itulah bagian dari rencana percepatan yang bisa dijangkau oleh individu melalui jaringan Kimia Farma di banyak daerah.
“Tujuannya memperluas, agar bisa diakses dengan tujuan bisa didapat masyarakat individu, perorangan. Meskipun pada akhir 2021 itu, 1 dosis suntikan, ini demi meningkatkan herd immunity,” kata Ngabalin dilansir dari Hops.id--jaringan Suara.com, Senin 12 Juli 2021.
Ia pun kemudian lantas menjelaskan agar vaksin itu pada dasarnya dilakukan dengan cepat oleh masyarakat. Alasannya lagi-lagi soal percepatan.
Ngabalin yang juga dijadwalkan vaksin pada akhir Juli, akan memilih menyuntik vaksin dengan cara membeli di Kimia Farma dalam waktu dekat, walau dengan koceknya sendiri.
“Dari mana biayanya, banyak orang kaya di republik ini. Ini akan memperluas akses gotong royong kita. Di mana vaksin ini akan dibiayai secara individu, atau ada yang dibayari perusahaan, badan-badan. Sehingga masyarakat bisa mengaksesnya. Tetapi pada dasarnya presiden sudah menetapkan bahwa pada dasarnya tidak dipungut biasa karena dibiayai APBN,” ujar dia.
Ali Ngabalin juga berharap diksi vaksin dijual ini tidak dimaknai buruk. Dia berharap masyarakat bisa dewasa melihat inis sebagai upaya mudahnya pengaksesan.
“Jadi jangan sampai simpang siur, makanya saya jelaskan dengan pelan. Semoga dimengerti," tuturnya.
Soal apakah vaksin itu merupakan hibah, Ngabalin belum mau komentar. Diketahui, epidemiolog menyebut kalau vaksin yang dijual saat ini merupakan hibah dari Uni Emirat Arab sejumlah 500 ribu dosis.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Perwakilan WHO di Indonesia Sebut Vaksinasi Berbayar Bukan Keputusan Tepat
-
Vaksinasi Berbayar, Pakar UGM: Pemerintah Ingkar Kewajiban Jamin Kesehatan Warganya
-
Kimia Farma Jualan Vaksin Covid-19, Menkes Klarifikasi: Usulan Pengusaha dan WNA
-
Vaksin Berbayar Ditunda, Syahrial Demokrat: Jangan Ditunda, Batalkan!
-
Daftar Klinik Kimia Farma di Jakarta Tunda Vaksin Berbayar
Terpopuler
- Serie A Boy: Joey Pelupessy Keceplosan Ungkap Klub Baru Jay Idzes?
- 7 Mobil Bekas Senyaman Innova: Murah tapi Nggak Pasaran, Mulai Rp70 Jutaan, Lengkap dengan Pajak
- Visa Furoda Tak Terbit, Ivan Gunawan Tetap Santai Bagi-bagi Makanan di Madinah
- Honda GL Max Lahir Kembali untuk Jadi Motor Pekerja, Harga Setara CB150 Verza
- 5 Moisturizer Lokal Terbaik 2025, Anti Mahal Kualitas Setara Brand Internasional
Pilihan
-
3 HP Kamera Terbaik se-Dunia: Harga di Bawah Rp10 Juta, Performa Lebihi Spek Dewa
-
Terbukti! Viral Video Dedi Mulyadi Peringatkan Tambang Batu 3 Tahun Lalu, Kini Longsor Telan Korban
-
Pendidikan Wamenaker Immanuel Ebenezer, Pernyataannya Sering Tuai Kontroversi: Terbaru, Pecat HRD!
-
9 Mobil Bekas Murah Tahun Muda di Bawah Rp100 Juta, Kabin Nyaman Muat 8 Penumpang
-
7 Rekomendasi HP Murah untuk Anak Sekolah, RAM Besar Punya Spek Mewah
Terkini
-
Pekanbaru Masuk Kota Intoleran, DPRD Protes ke SETARA Institute: Framing
-
100 Napi Riau Dipindah ke Nusakambangan, Ditempatkan di Ruang Super Maksimum
-
Bernilai Rp400 Ribu, Jangan Sia-siakan 3 Amplop DANA Kaget Hari Ini
-
Bocah 8 Tahun Tewas Diduga Dibully Temannya, Polres Inhu: Tak Ada Kaitan dengan SARA
-
Bocah SD di Riau Tewas Dibully Diduga gegara Beda Agama, SETARA: Negara Harus Hadir