SuaraRiau.id - Polemik vaksinasi berbayar menuai beragam tanggapan, meskipun akhirnya ditunda, namun perdebatan terkait hal itu masih berlangsung.
Salah satu yang menanggapi vaksin berbayar adalah Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Ia buka suara soal munculnya vaksin yang kini mulai dijual. Adapun vaksin itu dijual di Kimia Farma, dengan nama Sinopharm.
Dikatakan Ali Ngabalin, sejatinya Negara memiliki prinsip kalau semua vaksin yang diberikan pada masyarakat tidak dijual alias gratis.
Di mana, vaksin itu seluruhnya ditanggung oleh negara melalui APBN.
Namun dia menyinggung soal perubahan keputusan Menkes Nomor 19 tahun 2021 yang menjelaskan rencana perluasan akses vaksin kepada individu alias perorangan.
Kata dia, hal itu berkaitan dengan rencana Pemerintah dalam rangka mencapai 180 juta rakyat RI telah mendapat vaksin pada akhir 2021. Walau cuma 1 kali dosis.
Maka dari itu, Sinopharm itulah bagian dari rencana percepatan yang bisa dijangkau oleh individu melalui jaringan Kimia Farma di banyak daerah.
“Tujuannya memperluas, agar bisa diakses dengan tujuan bisa didapat masyarakat individu, perorangan. Meskipun pada akhir 2021 itu, 1 dosis suntikan, ini demi meningkatkan herd immunity,” kata Ngabalin dilansir dari Hops.id--jaringan Suara.com, Senin 12 Juli 2021.
Ia pun kemudian lantas menjelaskan agar vaksin itu pada dasarnya dilakukan dengan cepat oleh masyarakat. Alasannya lagi-lagi soal percepatan.
Ngabalin yang juga dijadwalkan vaksin pada akhir Juli, akan memilih menyuntik vaksin dengan cara membeli di Kimia Farma dalam waktu dekat, walau dengan koceknya sendiri.
“Dari mana biayanya, banyak orang kaya di republik ini. Ini akan memperluas akses gotong royong kita. Di mana vaksin ini akan dibiayai secara individu, atau ada yang dibayari perusahaan, badan-badan. Sehingga masyarakat bisa mengaksesnya. Tetapi pada dasarnya presiden sudah menetapkan bahwa pada dasarnya tidak dipungut biasa karena dibiayai APBN,” ujar dia.
Ali Ngabalin juga berharap diksi vaksin dijual ini tidak dimaknai buruk. Dia berharap masyarakat bisa dewasa melihat inis sebagai upaya mudahnya pengaksesan.
“Jadi jangan sampai simpang siur, makanya saya jelaskan dengan pelan. Semoga dimengerti," tuturnya.
Soal apakah vaksin itu merupakan hibah, Ngabalin belum mau komentar. Diketahui, epidemiolog menyebut kalau vaksin yang dijual saat ini merupakan hibah dari Uni Emirat Arab sejumlah 500 ribu dosis.
Berita Terkait
-
Perwakilan WHO di Indonesia Sebut Vaksinasi Berbayar Bukan Keputusan Tepat
-
Vaksinasi Berbayar, Pakar UGM: Pemerintah Ingkar Kewajiban Jamin Kesehatan Warganya
-
Kimia Farma Jualan Vaksin Covid-19, Menkes Klarifikasi: Usulan Pengusaha dan WNA
-
Vaksin Berbayar Ditunda, Syahrial Demokrat: Jangan Ditunda, Batalkan!
-
Daftar Klinik Kimia Farma di Jakarta Tunda Vaksin Berbayar
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Kejati Sumsel Tegaskan BRI Bersih dari Aliran Dana Ilegal, Kerugian Negara Rp1,4 Triliun Pulih Penuh
-
UAS Beberkan soal Rekaman KPK, Sebut Abdul Wahid Ngaku Diancam
-
UAS Jadi Saksi Sidang Abdul Wahid, Ruangan Didominasi Pengunjung Emak-emak
-
Wanita di Pelalawan Ditusuk Puluhan Kali, Minta Tolong ke Rekan Kerja lewat WA
-
Abdul Wahid Disebut Berulang Kali Larang Tim Campuri Proyek di PUPR Riau