SuaraRiau.id - Polemik vaksinasi berbayar menuai beragam tanggapan, meskipun akhirnya ditunda, namun perdebatan terkait hal itu masih berlangsung.
Salah satu yang menanggapi vaksin berbayar adalah Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Ia buka suara soal munculnya vaksin yang kini mulai dijual. Adapun vaksin itu dijual di Kimia Farma, dengan nama Sinopharm.
Dikatakan Ali Ngabalin, sejatinya Negara memiliki prinsip kalau semua vaksin yang diberikan pada masyarakat tidak dijual alias gratis.
Di mana, vaksin itu seluruhnya ditanggung oleh negara melalui APBN.
Namun dia menyinggung soal perubahan keputusan Menkes Nomor 19 tahun 2021 yang menjelaskan rencana perluasan akses vaksin kepada individu alias perorangan.
Kata dia, hal itu berkaitan dengan rencana Pemerintah dalam rangka mencapai 180 juta rakyat RI telah mendapat vaksin pada akhir 2021. Walau cuma 1 kali dosis.
Maka dari itu, Sinopharm itulah bagian dari rencana percepatan yang bisa dijangkau oleh individu melalui jaringan Kimia Farma di banyak daerah.
“Tujuannya memperluas, agar bisa diakses dengan tujuan bisa didapat masyarakat individu, perorangan. Meskipun pada akhir 2021 itu, 1 dosis suntikan, ini demi meningkatkan herd immunity,” kata Ngabalin dilansir dari Hops.id--jaringan Suara.com, Senin 12 Juli 2021.
Ia pun kemudian lantas menjelaskan agar vaksin itu pada dasarnya dilakukan dengan cepat oleh masyarakat. Alasannya lagi-lagi soal percepatan.
Ngabalin yang juga dijadwalkan vaksin pada akhir Juli, akan memilih menyuntik vaksin dengan cara membeli di Kimia Farma dalam waktu dekat, walau dengan koceknya sendiri.
“Dari mana biayanya, banyak orang kaya di republik ini. Ini akan memperluas akses gotong royong kita. Di mana vaksin ini akan dibiayai secara individu, atau ada yang dibayari perusahaan, badan-badan. Sehingga masyarakat bisa mengaksesnya. Tetapi pada dasarnya presiden sudah menetapkan bahwa pada dasarnya tidak dipungut biasa karena dibiayai APBN,” ujar dia.
Ali Ngabalin juga berharap diksi vaksin dijual ini tidak dimaknai buruk. Dia berharap masyarakat bisa dewasa melihat inis sebagai upaya mudahnya pengaksesan.
“Jadi jangan sampai simpang siur, makanya saya jelaskan dengan pelan. Semoga dimengerti," tuturnya.
Soal apakah vaksin itu merupakan hibah, Ngabalin belum mau komentar. Diketahui, epidemiolog menyebut kalau vaksin yang dijual saat ini merupakan hibah dari Uni Emirat Arab sejumlah 500 ribu dosis.
Berita Terkait
-
Perwakilan WHO di Indonesia Sebut Vaksinasi Berbayar Bukan Keputusan Tepat
-
Vaksinasi Berbayar, Pakar UGM: Pemerintah Ingkar Kewajiban Jamin Kesehatan Warganya
-
Kimia Farma Jualan Vaksin Covid-19, Menkes Klarifikasi: Usulan Pengusaha dan WNA
-
Vaksin Berbayar Ditunda, Syahrial Demokrat: Jangan Ditunda, Batalkan!
-
Daftar Klinik Kimia Farma di Jakarta Tunda Vaksin Berbayar
Terpopuler
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
- 11 HP Murah untuk Ojol, Baterai Awet dan Layar Terang agar Tetap Nyaman di Jalan
- Persija dan PSM Masuk Daftar 24 Klub Penunggak Gaji Pemain Versi Data Terbaru APPI
- 7 Sepatu Slip On Lokal yang Empuk dan Anti Pegal untuk Kerja Komuter, Mulai Rp100 Ribuan
Pilihan
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
Terkini
-
Anggota TNI AU Pekanbaru Tewas Diduga Dianiaya, Personel Lain Diperiksa
-
PPPK Paruh Waktu Pemkot Pekanbaru Berpeluang Jadi Penuh Waktu
-
Herri Pras Sudah Minta Maaf, Laporan Dugaan Hina Ulama Tetap Berlanjut
-
Tanggapan Kapolda Riau soal Laporan Konten TikTok yang Catut SF Hariyanto
-
Akun TikTok Dipolisikan, Tuduh SF Hariyanto Komentari Eks Kapolri Sadap Presiden