SuaraRiau.id - Polemik vaksinasi berbayar menuai beragam tanggapan, meskipun akhirnya ditunda, namun perdebatan terkait hal itu masih berlangsung.
Salah satu yang menanggapi vaksin berbayar adalah Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Ia buka suara soal munculnya vaksin yang kini mulai dijual. Adapun vaksin itu dijual di Kimia Farma, dengan nama Sinopharm.
Dikatakan Ali Ngabalin, sejatinya Negara memiliki prinsip kalau semua vaksin yang diberikan pada masyarakat tidak dijual alias gratis.
Di mana, vaksin itu seluruhnya ditanggung oleh negara melalui APBN.
Namun dia menyinggung soal perubahan keputusan Menkes Nomor 19 tahun 2021 yang menjelaskan rencana perluasan akses vaksin kepada individu alias perorangan.
Kata dia, hal itu berkaitan dengan rencana Pemerintah dalam rangka mencapai 180 juta rakyat RI telah mendapat vaksin pada akhir 2021. Walau cuma 1 kali dosis.
Maka dari itu, Sinopharm itulah bagian dari rencana percepatan yang bisa dijangkau oleh individu melalui jaringan Kimia Farma di banyak daerah.
“Tujuannya memperluas, agar bisa diakses dengan tujuan bisa didapat masyarakat individu, perorangan. Meskipun pada akhir 2021 itu, 1 dosis suntikan, ini demi meningkatkan herd immunity,” kata Ngabalin dilansir dari Hops.id--jaringan Suara.com, Senin 12 Juli 2021.
Ia pun kemudian lantas menjelaskan agar vaksin itu pada dasarnya dilakukan dengan cepat oleh masyarakat. Alasannya lagi-lagi soal percepatan.
Ngabalin yang juga dijadwalkan vaksin pada akhir Juli, akan memilih menyuntik vaksin dengan cara membeli di Kimia Farma dalam waktu dekat, walau dengan koceknya sendiri.
“Dari mana biayanya, banyak orang kaya di republik ini. Ini akan memperluas akses gotong royong kita. Di mana vaksin ini akan dibiayai secara individu, atau ada yang dibayari perusahaan, badan-badan. Sehingga masyarakat bisa mengaksesnya. Tetapi pada dasarnya presiden sudah menetapkan bahwa pada dasarnya tidak dipungut biasa karena dibiayai APBN,” ujar dia.
Ali Ngabalin juga berharap diksi vaksin dijual ini tidak dimaknai buruk. Dia berharap masyarakat bisa dewasa melihat inis sebagai upaya mudahnya pengaksesan.
“Jadi jangan sampai simpang siur, makanya saya jelaskan dengan pelan. Semoga dimengerti," tuturnya.
Soal apakah vaksin itu merupakan hibah, Ngabalin belum mau komentar. Diketahui, epidemiolog menyebut kalau vaksin yang dijual saat ini merupakan hibah dari Uni Emirat Arab sejumlah 500 ribu dosis.
Berita Terkait
-
Perwakilan WHO di Indonesia Sebut Vaksinasi Berbayar Bukan Keputusan Tepat
-
Vaksinasi Berbayar, Pakar UGM: Pemerintah Ingkar Kewajiban Jamin Kesehatan Warganya
-
Kimia Farma Jualan Vaksin Covid-19, Menkes Klarifikasi: Usulan Pengusaha dan WNA
-
Vaksin Berbayar Ditunda, Syahrial Demokrat: Jangan Ditunda, Batalkan!
-
Daftar Klinik Kimia Farma di Jakarta Tunda Vaksin Berbayar
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
Terkini
-
Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto Digeledah KPK
-
Anak Gajah Bernama Laila Mati di PLG Sebanga, Terungkap Penyebabnya
-
Genap 130 Tahun, BRI: Refleksi untuk Kembali Menegaskan Arah Masa Depan Perusahaan
-
7 Mobil Matic Bekas Bodi Mini Mudah Dikendalikan, Cocok buat Pemula
-
Cuaca Tak Menentu, Sekolah di Pekanbaru Dilarang Study Tour ke Luar Provinsi