Isu Reshuffle Kabinet, Sri Mulyani dan Luhut Panjaitan Jadi Perhatian

SuaraRiau.id - Isu reshuffle kabinet Joko Widodo- Maruf Amin menguat. Sejumlah menteri yang membidangi ekonomi pun dinilai layak untuk di-reshuffle.

Pakar ekonomi pun menilai kinerja menteri-menteri yang layak di-reshuffle kurang memuaskan.

Menurut Bhima Yudhistira, seorang ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan beberapa menteri bidang ekonomi layak di-reshuffle antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kata dia, membengkaknya utang negara dan defisit APBN berpotensi menghambat pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, kinerja Sri Mulyani dinilai tak memuaskan.

"Jadi dianggap tidak bisa mengendalikan level defisit dan tidak bisa mengendalikan utang. Bahkan narasinya seolah-olah utang itu hak yang baik dan perlu ditingkatkan. Jadi seolah-olah tidak melihat bahwa utang itu memiliki tingkat risiko yang cukup menghambat pemulihan ekonomi dan akan menjadi beban kepada fiskal-fiskal ke depannya," kata Bhima dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Rabu (14/4/2021).

Senada dengan Bhima, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan juga berpendapat Sri Mulyani layak di-reshuffle. Ia mengkritik keras cara pengelolaan uang negara dari Sri Mulyani.

"Pengelolaan keuangan negara ini ugal-ugalan. Masa SILPA saja diakumulasi terus. Kalau Rp 50 triliun kan sudah bisa bikin beberapa RS dan sekolah, jadi itu sudah banyak sekali," kata dia.

Lanjut Bhima, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menurutnya juga dinilai layak diganti.

Bhima berpendapat, Ida terlalu berpihak kepada pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya ketimbang para pekerja yang kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

"Padahal harusnya kan memprioritaskan bagaimana pekerja, hak-haknya itu diperjuangkan melalui Kemnaker, saya tidak melihat itu," ujarnya.

Bhima menyebut kepercayaan pemerintah terhadap Kemenaker juga kurang, melihat program Kartu Prakerja yang dinilainya menjadi ranah Kemnaker justru ada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

"Ini kan artinya ada ketidakpercayaan dari Kemenko Perekonomian atau bahkan adanya kurangnya kepercayaan dari eksekutif yang paling atas terhadap kinerja Menaker, sehingga seharusnya dilakukan oleh Menaker itu justru diambil alih oleh pihak lain, itu terlihat sekali," sebut Bhima.

Bhima juga menilai Menteri BUMN Erick Thohir patut dievaluasi karena belum bisa melakukan rasionalisasi penugasan pemerintah untuk menyehatkan BUMN karya.

Saat ini, ia melihat hal itu belum dilakukan sehingga rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER)-nya terus naik.

"Jadi penyehatan itu yang tidak terlihat, sehingga BUMN karya mengalami kenaikan DER atau rasio utang yang cukup signifikan, dan beberapa bahkan terancam pailit," kata Bhima.