Isu Reshuffle Kabinet, Sri Mulyani dan Luhut Panjaitan Jadi Perhatian

Bhima menyebut kepercayaan pemerintah terhadap Kemenaker juga kurang, melihat program Kartu Prakerja yang dinilainya menjadi ranah Kemnaker justru ada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

"Ini kan artinya ada ketidakpercayaan dari Kemenko Perekonomian atau bahkan adanya kurangnya kepercayaan dari eksekutif yang paling atas terhadap kinerja Menaker, sehingga seharusnya dilakukan oleh Menaker itu justru diambil alih oleh pihak lain, itu terlihat sekali," sebut Bhima.

Bhima juga menilai Menteri BUMN Erick Thohir patut dievaluasi karena belum bisa melakukan rasionalisasi penugasan pemerintah untuk menyehatkan BUMN karya.

Saat ini, ia melihat hal itu belum dilakukan sehingga rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER)-nya terus naik.

"Jadi penyehatan itu yang tidak terlihat, sehingga BUMN karya mengalami kenaikan DER atau rasio utang yang cukup signifikan, dan beberapa bahkan terancam pailit," kata Bhima.

Selanjutnya, Bhima juga berpendapat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan layak di-reshuffle karena kerap kali memberikan sentimen positif yang berlebihan.

"Misalnya Tesla mau ke Indonesia, ternyata Tesla-nya ke India. Jadi lebih banyak ke narasi-narasi yang bombastis, meskipun realisasinya kecil. Termasuk juga ekonomi akan tumbuh 7 persen di kuartal II. Jadi yang seharusnya bukan bidangnya, tapi diambil alih," tuturnya

Sementara itu, menurut Anthony, menteri bidang ekonomi lainnya yang dinilai layak untuk di-reshuffle adalah Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Menperin apa yang dilakukan? Kita tidak dengar terobosan-terobosan bagaimana meningkatkan industri tanah air, jadi tidak ada," tegas Anthony.

Anthony juga menilai, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo layak di-reshuffle karena belum bisa mencetak prestasi di bidang pangan meski sudah ada lumbung pangan nasional atau food estate.