SuaraRiau.id - Akhir-akhir ini semakin banyak masyarakat yang takut bicara soal masalah politik dan takut dengan penangkapan semena-mena aparat penegak hukum. Hal itu diketahui berdasarkan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Dalam rilis yang bertajuk Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI itu, survei menunjukkan sekitar 39 persen warga menyatakan masyarakat sering atau selalu takut bicara masalah politik.
Sedangkan 32 persen menyatakan masyarakat takut karena penangkapan semena-mena aparat hukum.
“Walau tidak mayoritas, tapi kita perlu peduli karena angka ini menunjukkan peningkatan dari waktu-waktu sebelumnya,” kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad melalui pesan tertulis, Selasa (6/4/2021).
Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari - 5 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07%.
Disampaikan Saidiman, yang menilai masyarakat takut berbicara tentang masalah politik naik dari 14 persen pada Juli 2009 menjadi 39 persen saat ini.
Demikian pula, yang menilai masyarakat takut karena karena penangkapan semena-mena oleh aparat hukum naik dari 23 persen pada survei Juli 2009 menjadi 32 persen dalam survei Maret 2021.
Selain itu, survei SMRC juga menunjukkan, yang menilai masyarakat takut ikut organisasi naik dari 9 persen pada survei Juli 2009 menjadi 20 persen saat ini. Artinya semakin banyak warga yang menilai sekarang masyarakat takut ikut organisasi.
Survei SMRC juga menemukan, yang menilai masyarakat takut melaksanakan ajaran agama meningkat dari hanya 2 persen pada survei Juli 2009 menjadi 11 persen dalam survei Maret 2021.
Artinya semakin banyak warga yang menilai sekarang masyarakat takut melaksanakan ajaran agama.
“Kecenderungan ini perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah mengingat dalam masyarakat demokratis, warga justru seharusnya berani membicarakan masalah politik, berorganisasi, serta tidak khawatir dengan aparat keamanan, dan tidak takut untuk melaksanakan ajaran agamanya,” ujar Saidiman.
Lebih lanjut, ia menunjukkan bahwa kecenderungan untuk menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik ini terutama ditemukan di kalangan mereka yang cenderung menganggap negatif kinerja Jokowi dan pemerintahannya.
Kata dia, sekitar 48 persen dari warga yang kurang atau tidak puas dengan kinerja Jokowi yang menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik. Sementara di kalangan yang sangat atau cukup puas angkanya hanya 37 persen.
Sementara itu, sekitar 47 persen dari warga yang menganggap kondisi ekonomi Indonesia buruk menganggp masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara di kalangan yang menganggap kondisi ekonomi baik angkanya hanya 31 persen.
Sekitar 51 persen dari warga yang menganggap kondisi politik Indonesia buruk menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara di kalangan warga yang menganggap kondisi politik baik angkanya hanya 26 persen.
Sedangkan dilihat dari sisi demografi, yang menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik lebih ditemukan di kalangan usia 25 tahun ke bawah, berpenghasilan lebih tinggi, dan berpendidikan lebih tinggi.
Sekitar 54 persen warga berusia 25 tahun ke bawah menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara hanya 30 persen warga berusia di atas 55 tahun yang berpandangan demikian.
Sekitar 51 persen warga berpendidikan SMA dan 43 persen warga berpendidikan perguruan tinggi menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara hanya 29 persen warga berpendidikan SD yang berpandangan demikian.
Sekitar 45 persen warga berpenghasilan Rp 2 juta/bulan ke atas yang menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara hanya 31 persen warga berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta/bulan yang berpandangan demikian.
Berita Terkait
-
Syarat Jadi Bos OJK: Bukan Pengurus Partai dan Tidak Pernah Dipidana!
-
Hasil Survei 72,8% Warga Puas Program MBG, Waka BGN: Bantu Kami Terus Lebih Baik
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik
-
Pertarungan di Senayan: Menghapus Ambang Batas Parlemen Demi Suara Rakyat atau Stabilitas Politik?
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Titik Panas di Riau Bertambah Lagi, Hari Ini Terdeteksi 251 Spot
-
Lapangan Padel Mulai Menjamur di Pekanbaru, Jadi Sport Tourism?
-
Pasutri di Bengkalis Ditangkap Terkait Penampungan Pekerja Migran Ilegal
-
Pekanbaru Gelontorkan Rp100 Miliar buat Perbaikan Drainase 900 Km
-
Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO, Satu Pejabat Bea Cukai Pekanbaru