Scroll untuk membaca artikel
Eko Faizin
Selasa, 06 April 2021 | 17:45 WIB
Ilustrasi politik (pixabay)

SuaraRiau.id - Akhir-akhir ini semakin banyak masyarakat yang takut bicara soal masalah politik dan takut dengan penangkapan semena-mena aparat penegak hukum. Hal itu diketahui berdasarkan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Dalam rilis yang bertajuk Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI itu, survei menunjukkan sekitar 39 persen warga menyatakan masyarakat sering atau selalu takut bicara masalah politik.

Sedangkan 32 persen menyatakan masyarakat takut karena penangkapan semena-mena aparat hukum.

“Walau tidak mayoritas, tapi kita perlu peduli karena angka ini menunjukkan peningkatan dari waktu-waktu sebelumnya,” kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad melalui pesan tertulis, Selasa (6/4/2021).

Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari - 5 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07%.

Disampaikan Saidiman, yang menilai masyarakat takut berbicara tentang masalah politik naik dari 14 persen pada Juli 2009 menjadi 39 persen saat ini.

Demikian pula, yang menilai masyarakat takut karena karena penangkapan semena-mena oleh aparat hukum naik dari 23 persen pada survei Juli 2009 menjadi 32 persen dalam survei Maret 2021.

Selain itu, survei SMRC juga menunjukkan, yang menilai masyarakat takut ikut organisasi naik dari 9 persen pada survei Juli 2009 menjadi 20 persen saat ini. Artinya semakin banyak warga yang menilai sekarang masyarakat takut ikut organisasi.

Survei SMRC juga menemukan, yang menilai masyarakat takut melaksanakan ajaran agama meningkat dari hanya 2 persen pada survei Juli 2009 menjadi 11 persen dalam survei Maret 2021.

Artinya semakin banyak warga yang menilai sekarang masyarakat takut melaksanakan ajaran agama.

“Kecenderungan ini perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah mengingat dalam masyarakat demokratis, warga justru seharusnya berani membicarakan masalah politik, berorganisasi, serta tidak khawatir dengan aparat keamanan, dan tidak takut untuk melaksanakan ajaran agamanya,” ujar Saidiman.

Lebih lanjut, ia menunjukkan bahwa kecenderungan untuk menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik ini terutama ditemukan di kalangan mereka yang cenderung menganggap negatif kinerja Jokowi dan pemerintahannya.

Kata dia, sekitar 48 persen dari warga yang kurang atau tidak puas dengan kinerja Jokowi yang menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik. Sementara di kalangan yang sangat atau cukup puas angkanya hanya 37 persen.

Sementara itu, sekitar 47 persen dari warga yang menganggap kondisi ekonomi Indonesia buruk menganggp masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara di kalangan yang menganggap kondisi ekonomi baik angkanya hanya 31 persen.

Sekitar 51 persen dari warga yang menganggap kondisi politik Indonesia buruk menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara di kalangan warga yang menganggap kondisi politik baik angkanya hanya 26 persen.

Sedangkan dilihat dari sisi demografi, yang menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik lebih ditemukan di kalangan usia 25 tahun ke bawah, berpenghasilan lebih tinggi, dan berpendidikan lebih tinggi.

Sekitar 54 persen warga berusia 25 tahun ke bawah menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara hanya 30 persen warga berusia di atas 55 tahun yang berpandangan demikian.

Sekitar 51 persen warga berpendidikan SMA dan 43 persen warga berpendidikan perguruan tinggi menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara hanya 29 persen warga berpendidikan SD yang berpandangan demikian.

Sekitar 45 persen warga berpenghasilan Rp 2 juta/bulan ke atas yang menganggap masyarakat selalu atau sering takut bicara politik, sementara hanya 31 persen warga berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta/bulan yang berpandangan demikian.

Load More