Pemerintah Diminta Kaji Kembali Larangan Mudik Lebaran Tahun Ini

SuaraRiau.id - Pemerintah diminta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah untuk mengkaji kebijakan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Menurutnya, pandemi tidak serta merta melarang masyarakat mudik dan seharusnya jadi momen untuk membiasakan diri hidup normal.

"Pandemi Covid-19 tidak serta merta membuat kita memilih jalan pintas dengan sekedar melarang mudik, justru momentum ini harus kita kelola sebagai "exercise" untuk membiasakan rakyat hidup normal baru sebagaimana yang sering ditegaskan oleh pemerintah sendiri," ujar Said dikutip dari Antara, Senin (5/4/2021).

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa momentum pemulihan kesehatan masyarakat akibat pandemi kini menuju ke arah yang baik seiring dengan program vaksinasi yang terus digenjot dan harus terus dijaga.

"Namun kaca mata kita tidak boleh hanya kaca mata kuda, hanya menimbang pemulihan kesehatan rakyat sebagai satu satunya dasar pengambilan kebijakan," ujar dia.

Kebijakan publik yang baik, sebutnya, adalah menimbang banyak aspek secara komprehensif. Selain aspek kesehatan, lanjutnya, aspek ekonomi juga tak dapat dikesampingkan begitu saja.

"Saya tidak sedang mempertentangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi rakyat. Keduanya adalah hal penting," terang Said.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) secara resmi 26 Maret 2021 lalu melarang mudik lebaran terhitung dari 6 sampai 17 Mei 2021.

Pertimbangan pemerintah melarang mudik sebagai upaya mencegah kenaikan kasus positif Covid-19. Sebab dari pengalaman, berbagai libur panjang selama 2020 sampai 2021 yang disertai tingginya mobilitas warga ke kampungnya, berdampak terhadap melonjaknya jumlah kasus positif Covid-19.

Lebaran dengan tradisi mudiknya, lanjut Said, adalah peristiwa budaya sekaligus ekonomi, terutama di Pulau Jawa yang berkontribusi 58 persen terhadap PDB nasional.