PDI Perjuangan Kritik Rencana Impor Beras, Hasto Beberkan Alasannya

SuaraRiau.id - PDI Perjuangan mengkritisi kebijakan impor beras dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Terkait itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun menjelaskan sejumlah alasannya dalam Webinar Repdem bertajuk Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente.

Kata Hasto, pertama, para pendiri bangsa khususnya Bung Karno telah menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari), termasuk dalam hal pangan.

"Sebelum membacakan teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno menyampaikan pidato singkat yang intinya untuk berani meletakkan nasib bangsa dan Tanah Air di tangan kita sendiri," kata Hasto dikutip dari Antara, Kamis (25/3/2021).

Disampaikannya, hanya dengan berani meletakkan nasib di tangan sendiri, maka Indonesia akan berdiri dengan kuatnya.

"Ini adalah suatu pernyataan politik di mana kita punya suatu mental berdikari, dan itulah yang menjadi alasan mengapa Indonesia ini berdiri," ungkap Hasto.

Aspek legitimasi, kata dia, kebijakan impor juga bertentangan karena upaya untuk menyejahterakan petani masuk di dalam Pancasila.

"Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia itu dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor, sesuatu yang seharusnya kita mampu memproduksi," ujar Hasto pula.

Sedangkan dari aspek konstitusi, Hasto berpandangan, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan petani bukan kesejahteraan petani asing.

"Itu sangat jelas. Juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pemimpin harus memahami tujuan dari bernegara, yaitu berpihak pada petani. Kedaulatan petani dalam berproduksi harus dilindungi dan produksinya dinikmati oleh rakyat, tidak sedikit-sedikit terancam oleh kebijakan sepihak untuk melakukan impor," kata Hasto.

Karena itu, Hasto menekankan konstitusi sudah jelas bahwa impor berbanding terbalik dari perintah menyejahterakan rakyat, padahal bumi, alam dan segala isinya harus diolah sebaik-baiknya.

"Bagaimana untuk hal pangan seharusnya kita mampu berproduksi sendiri, 75 tahun merdeka masak kita harus bergantung terus-menerus pada impor," kata Hasto lagi.

Hasto juga memahami, meski PDI Perjuangan kritis soal impor beras, banyak yang menyebut PDIP partai pemerintah rasa oposisi.

"Yang disampaikan PDIP dalam konteks berdemokrasi yang sehat," tegas dia. (Antara)