SuaraRiau.id - Malaysia mulai Kamis (11/3/2021), menaikkan nilai denda bagi pelanggar kesalahan prosedur operasi standar (SOP) Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dalam rangka membendung wabah Covid-19.
Sebelumnya, denda yang dikenakan kepada pelanngar sebesar RM 1.000 (Rp 3,4 juta) dan kini menjadi RM 10.000 atau setara Rp 35 juta.
Kenaikan itu disampaikan oleh Kepala Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Irjen Pol Tan Sri Abdul Hamid Bador dalam jumpa pers di Bukit Aman, Kuala Lumpur yang disiarkan melalui media sosial.
Melansir Antara, ia mengungkapkan bahwa kenaikan tersebut sesuai dengan Ordinan Darurat (Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit) (Amendemen) 2021 yang diumumkan mulai pukul 24.01 tengah malam.
Abdul Hamid juga menyampaikan bahwa keputusan menaikkan nilai denda itu bukan untuk menghukum masyarakat secara berlebihan atau membolehkan pemerintah mengutip uang dari banyak orang.
Namun, untuk menyadarkan warganya untuk waspada terhadap virus Covid-19.
"Kenaikan ini semata-mata untuk menyadarkan orang banyak bahwa virus ini masih berada di mana-mana apabila kita lupa," kata dia dikutip dari Antara, Kamis (11/3/2021).
Lebih lanjut, dirinya juga menuturkan, jika PKP yang diterapkan sejak sebulan lalu tidak tak dipatuhi maka sewaktu-waktu keadaan bisa berubah kepada keadaan jauh lebih buruk karena jumlah kasus positif meningkat dibanding sebelumnya.
Diketahui, sebelumnya Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yakoob mengatakan sebanyak 451 orang ditahan atas kesalahan pelanggaran SOP PKP dan dari jumlah tersebut 393 didenda sedangkan 58 ditahan polisi.
Di antara kesalahan pelanggaran adalah gagal menyediakan peralatan untuk mencatat diri/pelanggan (129), aktivitas pusat hiburan (82), tidak ada penjarakan fisik (79), aktivitas pelacuran (75), melintas negeri (provinsi) tanpa izin (28), tidak memakai masker (49) dan premis / tempat perniagaan beroperasi melebihi waktu tanpa izin (9). (Antara)
Berita Terkait
-
Sampai Hari Ini, 1.000 Orang Meninggal Dunia di Bali karena COVID-19
-
Antisipasi Covid-19 B117, Satgas Balikpapan Tracing Kontak TKI Arab Saudi
-
Waduh! Data Covid-19 Pemerintah Pusat Berbeda Dengan Pemkot Tangerang
-
Nekat Lewat Jalur Tikus, Keinginan Warga Sintang ke Malaysia Pupus
-
Masyarakat Adat Lumbis Hulu Pilih NKRI Ketimbang Malaysia
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Fortuner Tabrak Truk Tronton di Tol Pekanbaru-Dumai, Istri Pengemudi Tewas
-
Wacana Pembangunan Tiga Koridor untuk Selamatkan 8 Kantong Gajah di Riau
-
Tak Hanya Gelar Pahlawan Nasional, Marhum Pekan Dijadikan Nama Gerbang Tol dan Jalan
-
Jangan Asal Klik! Berikut Cara Aman Cek Status Penerima BSU 2026
-
Libatkan Ketua Ormas di Siak, Kasus Kecelakaan Maut Berakhir Restorative Justice