Ada Potensi JK Ikut Pilpres 2024, Berpeluang Duet dengan Tokoh Ini

Bila hal tersebut terjadi, maka Jusfu Kalla sebagai politikus berpengalaman tinggi bakal berkolaborasi dengan politikus muda yang memiliki ide inovasi cemerlang.

“Tak tertutup kemungkinan pasangan tua muda ini akan memberi optimisme yang kuat, khususnya bagi pemilih milenial,” tandasnya.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan ada tujuan lain dibalik rencana mundurnya jadwal Pilkada pada 2022 dan 2023, yakni menjadikan elektabilitas sejumlah tokoh politik anjlok sehingga menguntungkan beberapa sosok pada Pilpres 2024 mendatang.

Sesuai yang sedang dibahas oleh DPR terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Berdasarkan UU yang sekarang berlaku, maka Pilkada bakal dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu atau Pilpres 2024.

Refly Harun memandang, adanya rencana ini tidak lain hanya untuk menggeser sosok Anies Baswedan dari muka publik. Pasalnya, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal rampung pada 2022 nanti, bila di tahun yang sama tidak ada Pilkada, maka Anies menjadi gelandangan politik.

“Ada satu spekulasi yang ingin saya bagikan, ‘kenapa ada isu 2022 tidak diperlukan Pilkada termasuk Pilkada DKI Jakarta?’, sebenarnya salah satu imajinasinya adalah bagaimana memangkas Anies Baswedan,” ujar Refly Harun di laman Youtube-nya pada Senin, 18 Januari 2021.

Artinya Anies tidak memiliki kekuatan politik sama sekali lantaran dia tidak mempunyai jabatan di pemerintahan maupun partai politik.

Tentunya hal tersebut juga bakal menyulitkan Anies kalau dia ingin ikut menyalonkan diri dalam ajang Pemilu pemilihan Presiden 2024 mendatang. Mengingat hingga saat ini elektabilitas Anies terus menanjak naik.

“Karena masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gurbernur DKI itu akan berakhir pada tahun 2022. Kalau pada tahun 2022 tidak dilakukan pemilihan lagi, maka Anies Baswedan akan menjadi gelandangan politik. Jadi setelah berakhir, Anies bakal jadi gelandangan politik, tidak punya jabatan, juga tidak punya partai politik,” katanya.