Ada Potensi JK Ikut Pilpres 2024, Berpeluang Duet dengan Tokoh Ini

Refly Harun memandang, adanya rencana ini tidak lain hanya untuk menggeser sosok Anies Baswedan dari muka publik. Pasalnya, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal rampung pada 2022 nanti, bila di tahun yang sama tidak ada Pilkada, maka Anies menjadi gelandangan politik.

“Ada satu spekulasi yang ingin saya bagikan, ‘kenapa ada isu 2022 tidak diperlukan Pilkada termasuk Pilkada DKI Jakarta?’, sebenarnya salah satu imajinasinya adalah bagaimana memangkas Anies Baswedan,” ujar Refly Harun di laman Youtube-nya pada Senin, 18 Januari 2021.

Artinya Anies tidak memiliki kekuatan politik sama sekali lantaran dia tidak mempunyai jabatan di pemerintahan maupun partai politik.

Tentunya hal tersebut juga bakal menyulitkan Anies kalau dia ingin ikut menyalonkan diri dalam ajang Pemilu pemilihan Presiden 2024 mendatang. Mengingat hingga saat ini elektabilitas Anies terus menanjak naik.

“Karena masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gurbernur DKI itu akan berakhir pada tahun 2022. Kalau pada tahun 2022 tidak dilakukan pemilihan lagi, maka Anies Baswedan akan menjadi gelandangan politik. Jadi setelah berakhir, Anies bakal jadi gelandangan politik, tidak punya jabatan, juga tidak punya partai politik,” katanya.

“Dan ini pasti akan menyulitkan seandainya Anies mau diusung untuk Pemilu 2024,” lanjutnya.

Apabila rencana mundurnya Pilkada ini terjadi, maka tokoh politik lainnya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga bakal terkena dampaknya.

Kedua Gubernur yang kini memiliki elektabilitas tinggi dan berpotensi dicalonkan kembali baik dalam Pilkada ataupun Pemilu tersebut, tentu kekuatannya bakal melemah lantaran rehat sejenak dari masa akhir jabatannya hingga 2024 mendatang.

“Hal yang sama terjadi pula kepada Ganjar Pranowo karena kalau tidak salah jabatan dia berakhir sebagai Gurbenur Jawa Tengah pada 2023. Ridwan Kamil juga akan berakhir pada tahun 2023. Karena Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah itu waktunya tidak beda jauh. Dengan demikian maka para kepala daerah yang saat ini menjabat, yang dianggap powerfull dan punya kekuatan peluang untuk dicalonkan, maka dia akan melemah. Karena mereka tidak punya lagi panggung politik,” terang Refly.