SuaraRiau.id - Refly Harun menyoroti besarnya dana kampanye Pilkada mantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution.
Dalam catatan, Bobby Nasution ternyata menghabiskan biaya Rp 15 miliar saat kampanye di Pilkada Medan beberapa waktu lalu.
Dana tersebut, menurut Refly Harun, tentu belum termasuk dari biaya lain yang dikeluarkan. Sebab dia memperkirakan akan jauh lebih besar.
“Luar biasa, ini baru kampanye, belum lagi biaya lainnya. Kalau dikalkulasi bisa melebihi dana kampanye,” kata dia di saluran Youtube resminya dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Rabu 20 Januari 2021.
Pakar Hukum Tata Negara tersebut kemudian menyinggung dana kampanye mantu Jokowi itu dengan penghasilan alias gaji yang didapatnya ketika menjadi wali kota.
Dari info yang didapat saat mewawancarai Bupati Kudus beberapa waktu lalu, pendapatan beliau saja hanya Rp 30 juta sebulan.
Untuk Medan, dia memperkirakan bisa mencapai Rp 50 juta sebulan.
“Gaji pokok Bupati-Walikota Rp 6 sampai Rp 8 juta, lalu ditambah tunjangan ini-itu dapat puluhan juta. Anggaplah Medan Rp 50 juta. Nah kalau dikali setahun baru Rp 600 juta. Dan kalau dikalikan 5 tahun, cuma Rp 3 miliar,” katanya sembari membandingkan dana Rp 15 miliar yang dikeluarkan Bobby untuk kampanye.
Refly kemudian mempertanyakan, bagaimana mantu Jokowi itu kemudian mencoba berusaha melakukan cost recovery alias pengembalian dana kampanye saat dia memimpin nanti. Refly tak ingin Bobby tidak melakukan kegiatan menyimpang.
Jika Bobby bergerak lurus menjadi wali kota, dia tak akan mendapatkan cost recovery atas dana yang dikeluarkan.
Refly kemudian menjabarkan, umumnya ada cara nakal yang biasa dimainkan pemimpin daerah untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
Sebut saja seperti adanya proyek yang dikerjakan, lalu terkait perusahaan terafiliasi dan sebagainya.
“Mudah-mudahan Bobby tidak termasuk dalam pejabat yang terjerembab. Karena kadang banyak pejabat yang memikirkan bagaimana caranya dia bisa cost recovery,” katanya.
Refly hingga kini berpedoman bahwa orang yang pantas menjadi pemimpin adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Maksudnya tidak berusaha menambah kekayaannya usai dia menjadi pemimpin.
“Sebab kalau pola pikirnya seperti itu, dia jadi berdagang, berbisnis saat jadi penguasa, berjualan pengaruh, seperti konsesi, lalu ambil presentasi dari dinas-dinas, lalu juga terima gratifikasi atau suap,” imbuhnya.
Berita Terkait
-
Refly Harun Bongkar Percakapannya dengan Prabowo Sebelum Pilpres: Ungkap Peran Jokowi
-
Koleksi Tas Clara Wirianda dan Lisa Mariana, Dikabarkan Jadi Simpanan Pejabat
-
Seret Nama Bobby Nasution, KPK Tetap Usut Kasus Blok Medan usai AGK Meninggal di Tahanan
-
Bantah Isu Pecah Kongsi dengan Rico Waas, Bobby Nasution Salahkan OPD
-
Mati Kutu di Tangan Jokowi? Refly Harun Ungkap Prabowo Tak Berkutik Tanpa Restu
Terpopuler
- Kode Redeem FF 2 April 2025: SG2 Gurun Pasir Menantimu, Jangan Sampai Kehabisan
- Ruben Onsu Pamer Lebaran Bareng Keluarga Baru usai Mualaf, Siapa Mereka?
- Aib Sepak Bola China: Pemerintah Intervensi hingga Korupsi, Timnas Indonesia Bisa Menang
- Rizky Ridho Pilih 4 Klub Liga Eropa, Mana yang Cocok?
- Suzuki Smash 2025, Legenda Bangkit, Desain Makin Apik
Pilihan
-
Dear Timnas Indonesia U-17! Awas Korsel Punya Dendam 23 Tahun
-
Piala Asia U-17: Timnas Indonesia U-17 Dilumat Korsel Tanpa Ampun
-
Media Korsel: Hai Timnas Indonesia U-17, Kami Pernah Bantai Kalian 9-0
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
Terkini
-
Syamsuar Pesan Jangan Ada 'Dua Matahari' ke Gubri Wahid, Ini Maknanya dalam Kepemimpinan
-
Rumah Didatangi Gubri Wahid, Syamsuar Ngomongin 'Dua Matahari'
-
Harga Sayuran di Pekanbaru Naik 3 Kali Lipat, Cabai Tembus Rp120.000 usai Lebaran
-
Gubri Wahid Siap Lantik Afni dan Syamsurizal Jadi Bupati-Wakil Bupati Siak
-
Tiket Bus Arus Balik di Terminal Pekanbaru Habis Terjual, Kebanyakan ke Jawa