SuaraRiau.id - Refly Harun menyoroti besarnya dana kampanye Pilkada mantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution.
Dalam catatan, Bobby Nasution ternyata menghabiskan biaya Rp 15 miliar saat kampanye di Pilkada Medan beberapa waktu lalu.
Dana tersebut, menurut Refly Harun, tentu belum termasuk dari biaya lain yang dikeluarkan. Sebab dia memperkirakan akan jauh lebih besar.
“Luar biasa, ini baru kampanye, belum lagi biaya lainnya. Kalau dikalkulasi bisa melebihi dana kampanye,” kata dia di saluran Youtube resminya dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Rabu 20 Januari 2021.
Pakar Hukum Tata Negara tersebut kemudian menyinggung dana kampanye mantu Jokowi itu dengan penghasilan alias gaji yang didapatnya ketika menjadi wali kota.
Dari info yang didapat saat mewawancarai Bupati Kudus beberapa waktu lalu, pendapatan beliau saja hanya Rp 30 juta sebulan.
Untuk Medan, dia memperkirakan bisa mencapai Rp 50 juta sebulan.
“Gaji pokok Bupati-Walikota Rp 6 sampai Rp 8 juta, lalu ditambah tunjangan ini-itu dapat puluhan juta. Anggaplah Medan Rp 50 juta. Nah kalau dikali setahun baru Rp 600 juta. Dan kalau dikalikan 5 tahun, cuma Rp 3 miliar,” katanya sembari membandingkan dana Rp 15 miliar yang dikeluarkan Bobby untuk kampanye.
Refly kemudian mempertanyakan, bagaimana mantu Jokowi itu kemudian mencoba berusaha melakukan cost recovery alias pengembalian dana kampanye saat dia memimpin nanti. Refly tak ingin Bobby tidak melakukan kegiatan menyimpang.
Jika Bobby bergerak lurus menjadi wali kota, dia tak akan mendapatkan cost recovery atas dana yang dikeluarkan.
Refly kemudian menjabarkan, umumnya ada cara nakal yang biasa dimainkan pemimpin daerah untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
Sebut saja seperti adanya proyek yang dikerjakan, lalu terkait perusahaan terafiliasi dan sebagainya.
“Mudah-mudahan Bobby tidak termasuk dalam pejabat yang terjerembab. Karena kadang banyak pejabat yang memikirkan bagaimana caranya dia bisa cost recovery,” katanya.
Refly hingga kini berpedoman bahwa orang yang pantas menjadi pemimpin adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Maksudnya tidak berusaha menambah kekayaannya usai dia menjadi pemimpin.
“Sebab kalau pola pikirnya seperti itu, dia jadi berdagang, berbisnis saat jadi penguasa, berjualan pengaruh, seperti konsesi, lalu ambil presentasi dari dinas-dinas, lalu juga terima gratifikasi atau suap,” imbuhnya.
Berita Terkait
-
Momen Roy Suryo Walk Out dari Audiensi Reformasi Polri, Sentil Otto Hasibuan: Harusnya Tahu Diri
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
KPK Akui Belum Endus Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Pengadaan Jalan Sumut
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Dilaporkan ke Dewas KPK
-
Gubernur Bobby Nasution Lepas Peserta GIXA North Sumatera 2025
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
3 Rekomendasi Mobil Bekas Nyaman dan Ideal untuk Antar-Jemput Anak Sekolah
-
8 Mobil Kecil Bekas Tampilan Sporty, Paket Hemat untuk Budget Pas-pasan
-
Anggota Polisi di Indragiri Hulu Dipecat Gara-gara Pakai Narkoba
-
5 Mobil Bekas Paling Nyaman di Indonesia, Referensi Terbaik Keluarga
-
Demo Polemik Lahan TNTN Diwarnai 'Teror' SMS Blast dari Nomor Misterius