Piala Dunia U-20 Ditunda, Menpora: Pemerintah Sangat Hormati FIFA

SuaraRiau.id - FIFA menunda Piala Dunia U-20 yang semula direncanakan digelar pada 2021 ditunda hingga 2023. Terkait itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menghormati keputusan tersebut.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan pemerintah memahami alasan FIFA terkait penyebaran Covid-19 yang masih merata di berbagai negara di dunia masih terlalu sulit untuk menyelenggarakan ajang olahraga besar itu.

“Pemerintah juga sangat menghormati FIFA karena sebelum keputusan tersebut diambil telah terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek dan sangat mengapresiasi kesungguhan pemerintah Indonesia bersama PSSI sebagai LOC yang telah melakukan berbagai langkah persiapan bagi suksesnya penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup 2021,” kata Zainudin mengutip Antara, Jumat (25/12/2020).

“Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada PSSI yang telah bekerja sama dengan pemerintah (pusat dan daerah) dalam persiapan selama ini,” tambah Zainudin.

Ia mengaku bahwa sebetulnya pemerintah sudah berupaya untuk meyakinkan FIFA tentang keseriusan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021.

Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui surat yang dikirimkan kepada Presiden FIFA pada awal Desember ini. Dalam surat tersebut juga dijelaskan soal upaya pemerintah dalam menangani masalah pandemi Covid-19.

Dalam surat tersebut juga disebutkan tentang dukungan Presiden Joko Widodo melalui Kepres dan Inpres, serta optimalisasi persiapan timnas dan renovasi sejumlah venue pertandingan.

FIFA pada Kamis (24/12/2020) mengumumkan pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2021 di Indonesia dan Piala Dunia U-17 2021 di Peru.

Meski begitu, kedua negara tersebut akan tetap menjadi tuan rumah pada edisi 2023.

Demi suksesnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20, pemerintah Indonesia sudah melakukan renovasi maupun pembangunan infrastruktur stadion sepanjang tahun 2020, meskipun di tengah ancaman COVID-19. Adapun anggaran renovasi stadion dan lapangan yang diambil dari biaya APBN mencapai lebih dari Rp400 miliar.