SuaraRiau.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh didesak Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) setempat untuk membentuk tim terpadu penegakan syariat Islam.
Desakan tersebut disampaikan, mengingat kembali dilakukannya penangkapan pasangan gay (homoseksual) di Ibu Kota Provinsi Aceh baru-baru ini.
"Menyikapi penggerebekan pasangan gay di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dan maraknya judi online, maka kita minta pemerintah kota membentuk tim terpadu penegakan syariat islam," kata Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar seperti dilansir Antara di Banda Aceh, Selasa (17/11/2020).
Farid menyatakan, bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) terus menindaklanjuti kasus gay dan maraknya judi online game domino.
"Dewan kota menyikapi serius persoalan tersebut sehingga mengundang 10 pimpinan SKPK untuk merumuskan langkah kongkrit, terukur dan terintegrasi dalam penanganan serta penindakan persoalan itu," ujarnya.
Dia juga meminta semua instansi pemerintah melakukan perannya masing-masing melakukan penanganan terhadap perilaku menyimpang itu.
Farid mencontohkan, seperti Dinas Syariat Islam dapat memberdayakan para Dai, khatib dan pengurus badan kemakmuran masjid (BKM) serta muhtasib di 90 gampong (desa) untuk melakukan sosialisasi kepada warga, baik di masjid, pusat keramaian, hingga warkop agar mengetahui hukum judi online dan dampak terhadap generasi muda serta bahaya perilaku homoseksual.
Kemudian, Dinas Pendidikan Dayah dapat memberdayakan pesantren, balai pengajian, majelis taklim, remaja mesjid untuk melakukan upaya-upaya sosialisasi secara maksimal.
"Begitu juga dinas Diskomimfotik dapat melakukan upaya memutus mata rantai judi online dengan mengandeng kepolisian, tim ahli IT dan pihak terkait untuk mengurangi permainan game tersebut,” katanya.
Baca Juga: Tak Ada Ruang Sedikit Pun Bagi Pelanggar Syariat Islam di Kota Ini
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh Musriadi Aswad meminta Satpol PP dan WH dapat meningkatkan intensitas razia penegakan syariat islam, terutama di kawasan-kawasan yang rawan terjadinya maksiat.
“Sebagaimana penyataan wali kota, penegakan syariah di Banda Aceh harus menjadi model bagi kabupaten/kota lainnya di Aceh. Jadi kita berharap bahwa ada sebuah komitmen bersama dalam hal ini untuk melakukan penindakan,” ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Moisturizer Kolagen untuk Kulit Keriput Usia 45 ke Atas, Bikin Wajah Kencang Sesuai Review
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Guruh Soekarnoputra Sakit Apa? Wafat di Usia 73 Tahun usai Dirawat Intensif
- Cari HP Samsung Murah? Ini 8 Galaxy A Series yang Layak Dipilih
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
Sejumlah Sekolah di Pekanbaru Masih Tahan Ijazah Siswanya
-
Anggota DPRD Kampar Jadi Tersangka Perambahan Hutan untuk Kebun Sawit
-
Polres Dumai Gagalkan 3 Kg Cartridge Narkoba ke Medan
-
Di Tengah Heboh Lapas Cibinong, Napi Narkoba Pekanbaru Kabur Belum Ditangkap
-
Bangkai Paus Terdampar di Perairan Indragiri Hilir Dievakuasi Tim Gabungan