SuaraRiau.id - Dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan Jakarta ditanggapi Front Pembela Islam (FPI).
FPI merasa itu tak adil jika pemerintah menyalahkan Petamburan begitu saja, apalagi maulid kemarin mengorbankan dua Kapolda yang dicopot.
Ketua DPP FPI, KH Awit Mashuri meminta pemerintah jujur jangan menumpahkan kegagalan penanganan Covid-19 selama 8 bulan belakangan ini pada acara FPI belakangan ini yang melibatkan kerumunan umat dan massa.
“Acara di Petamburan jangan jadi alasan, gara-gara acara ini akibatkan kerja selama 8 bulan (runtuh) seolah kesalahan ditimpakan di Petamburan, ini berlebihan,” ujar Awit seperti yang dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Senin (16/11/2020).
Dia berdalih, kerumunan bukan cuma ada di Petamburan dan acara FPI saja, banyak kok acara kerumunan saat pandemi namun luput dari perhatian nasional saja.
“Kan kerumunan massa tak cuma di Petamburan saja, jangan dilemparkan di Petamburan ini, apa ini mentang-mentang ada Habib Rizieq Syihab? Ada FPI? Seolah gugurkan (upaya) 8 bulan. Kalau mau bicara balik, kegagalan urusi Covid ini pemerintah, bukan Petamburan. Saya minta arif,” katanya.
Dua Kapolda dicopot
Selain itu, KH Awit pun menyoroti soal dampak dari pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. Bukan cuma berakibat denda Rp 50 juta tapi juga para pejabat.
“Hanya saja ini sangat menarik, Maulid Nabi dicopotnya dua Kapolda. Padahal ada kerumunan yang lebih dahsyat lagi. Ke depan, saya mau lihat nih, kerumunan Pilkada siapa bertanggung apa Presiden, Kapolri atau siapa?” katanya.
Dia mengatakan pada dasarnya panitia FPI dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW kemarin pro aktif mengimbau jamaah untuk menjaga protokol kesehatan.
Namun demikian, KH Awit mengakui membludaknya jamaah ini membuat protokol kesehatan tidak maksimal dijalankan. Atas hal itu, FPI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang mungkin terganggu.
“Permohonan maaf kepada masyarakat yang terganggu acara maulid pernikahan putri Habib Rizieq," ucapnya.
Berita Terkait
-
Usut Tuntas Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang, Kapolda: Tak Ada Gigi Mundur, Gas Terus!
-
Kapolri dan Dasco Turun ke Yogyakarta saat Demo Ricuh, Kapolda: Ada Kerawanan 'Warna Merah'
-
FPI Ancam Putihkan Jakarta Lagi jika Tuntutan Copot Kapolda Jateng Diabaikan
-
Demonstran di Mabes Polri Minta Kapolda Jateng Segera Dicopot, Polisi Tindaklanjuti
-
Buntut Penggeledahan Ponpes, Ratusan Massa Geruduk Mabes Polri Tuntut Kapolda Jateng Dicopot
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Pencabutan Izin RAPP, WALHI Riau Tolak Eks Konsesi Dialihkan ke Korporasi Lain
-
Izin RAPP Dicabut: Karyawan Tak Di-PHK, Operasional Dilanjutkan BUMN dan BUMD
-
Usai Cabut Izin PT RAPP, Satgas PKH Ambil Alih Pabrik Sawit GSL di Kuansing
-
Satgas PKH Cabut Izin RAPP di Riau, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai