Scroll untuk membaca artikel
Eko Faizin
Jum'at, 13 November 2020 | 17:56 WIB
Febri Diansyah mundur dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK. [Antara/Benardy Ferdiansyah]

SuaraRiau.id - Aktivis antikorupsi Febri Diansyah menjadi salah satu kuasa hukum calon bupati (cabup) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar).

Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menjadi kuasa hukum Cabup Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Selain Febri Diansyah, Donal Fariz pun ikut terjun ke Pilkada 2020 mendampingi paslon Sutan Riska Tuanku Kerajaan-Dasril Panin Dt. Labuan (SR-Labuan).

Dilansir dari Covesia.com--jaringan Suara.com, bergabungnya Febri dan Donal Fariz tak lain ingin wujudkan pemilu berintegritas dan pemberantasan korupsi serta pemerintahan yang bersih.

"Ada kesamaan visi kami soal menolak praktik politik uang dan penggunaan kebohongan (hoaks), dan isu SARA dalam Pilkada. Latar belakang itu Saya meminta kesediaan Febri Diansyah dan Donal Fariz untuk menjadi kuasa hukum pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 ini," ungkap Sutan Riska dalam jumpa pers via zoom, Jumat (13/11/2020).

"Kami himbau kepada masyarakat jangan terpengaruh isu sara, mari fokus pada perkembangan daerah kita ke depan.Kita buktikan bahwa Adat bukan sumbarang adat. Kami mengajak tokoh masyarakat untuk menghadapi isu ini ke depan," sambung Sutan Riska.

Tangkapan layar Febri Diansyah ikut dalam jumpa pers via zoom calon bupati Dharmasraya, Jumat (13/11/2020). [Dok Covesia]

Lebih lanjut, Febri Diansyah berkata bahwa dirinya beserta tim berbicara pemberantasan korupsi dan politik yang berintegritas.

"Kami tak sepakat dengan adanya politik uang, kami berpikir selaku advokad dipinang sebagai kuasa hukum semenjak 6 November dan menjalankan tugas itu," kata Febri Diansyah.

Ada pihak tertentu yang menggunakan isu sara sedemikian rupa, dari aspek bisa diproses. Namun kami saat ini lebih mengingatkan dan memberikan informasi yang serius tentang bahaya dari isu tersebut.

"Kita harus ingat, demokrasi yang luas tidak menyebarkan hoaks," ucapnya.

Tak hanya itu, Febri mengatakan bahwa pendampingan bukan secara formal saja, namun bagaimana nilai-nilai anti korupsi dan integritas dan pendekatan itu diterima oleh SR Labuan.

"Kami memberikan pelatihan pada ketua tim pemenangan di lapangan dan agar tidak terprovokasi dengan isu Sara dan politik uang," imbuhnya.

Febri juga mengatakan bahwa proses pilkada yang bersih adalah bagian penting pemilihan pimpinan yang berintegritas.

"Kerja ini adalah demi terwujud pemerintah yang bersih di Dharmasraya. Pelayanan publik lebih masif dan Dharmasraya lebih sejahtera." ucapnya.

Febri pun berujar bahwa dirinya tak hanya sekadar pendampingan. Ia mengaku konsen di Dharmasraya dan tim yang bekerja mencegah agar tak ada politik uang yang merusak demokrasi.

Load More