Sudah Daftar Tapi Belum Terima Bantuan UMKM? Begini Cara Ceknya

SuaraRiau.id - Mendaftar tapi belum dapat bantuan Presiden Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM ) atau BLT UMKM? Silahkan cek di situs BRI ini. Simak cara cek penerima BPUM UMKM BRI di eform.bri.co.id berikut ini.

Pemerintah saat ini tengah terus mengevaluasi program Pemulihan Ekonomi Nasional, Koperasi, dan UMKM.

Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan program baru yakni Bantuan Sosial Presiden (Banpres) produktif untuk usaha mikro yang belum punya pinjaman dari perbankan. Program ini tentunya menjadi kabar gembira bagi para calon penerima.

Bantuan ini disebut juga dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM. Dana yang akan diterima UMKM sebesar Rp 2,4 juta lewat Kementerian Koperasi dan UKM. Penyaluran dana bantuan ini melalui Bank BRI.

Lalu bagaimana cara mengecek penerima Banpres ini? silahkan simak artikel ini sampai akhir, karena kami menyajikan panduan cek penerima BPUM UMKM BRI Via E-form.

Dengan mengecek bantuan melalui e-form, Anda tidak perlu setiap hari ke BRI dan bertanya ke customer services. Berikut cara cek penerima BPUM UMKM BRI di eform.bri.co.id

1. Masuk ke laman resmi https://eform.bri.co.id/bpum
2. Setelah masuk akan muncul dua kolom yang harus diisi yakni nomor KTP dan kode verifikasi.
3. Isi kedua kolom tersebut.
4. Klik tombol "Proses Inquiry"
5. Jika terdaftar sebagai penerima sesuai dengan NIK yang didaftarkan, maka akan muncul pemberitahuan di laman tersebut.

Cara Mendapatkan Bantuan UMKM
Sebagai tambahan informasi, cara mendapatkan bantuan UMKM Rp2,4 juta tersebut, pelaku usaha dapat mendaftarkan diri ke dinas koperasi yang ada di domisilinya. Agar bisa mendaftarkan diri, pastikan usaha Anda sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Anda adalah pengusaha mikro yang tidak terdaftar sebagai penerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan.
2. Anda merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Anda mempunyai nomor induk kependudukan.
4. Anda mempunya usaha mikro yang dapat dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya.
5. Bukan ASN.
6. Bukan anggota TNI/Polri.
7. Bukan pegawai BUMN/BUMD
8. Syarat lainnya yang harus dipastikan ialah bagi pelaku usaha mikro yang alamat usahanya berbeda dengan alamat domosili sebagaimana tercantum di KTP. Maka diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Skema penyaluran bantuan kepada pelaku usaha ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima. Saat ini, daftar isian penggunaan anggarannya sudah disediakan. Tahap awal disalurkan kepada 9,1 juta unit usaha mikro.