Dinilai Mengabaikan Islam, Jadi Faktor PDIP Tak Dapat Dukungan di Sumbar

SuaraRiau.id - Lembaga Spektrum Politika Institut membeberkan hasil survei mengenai persepsi masyarakat Sumatera Barat (Sumbar).

Dalam penelitian tersebut ada beberapa alasan yang membuat partai berlambang banteng moncong putih tidak mendapat hasil maksimal di Provinsi Sumbar.

Direktur Data dan Survei Spektrum Politika Institut, Andri Rusta, menjelaskan salah satunya karena publik memiliki persepsi partai tersebut mengabaikan Islam meski menghargai pluralisme.

Andri mengemukakan, memang PDIP dikenal sebagai partai yang mengusung jargon nasionalisme dalam keberagaman.

Baca Juga: Survei SMRC: 14 Persen Masyarakat Indonesia Percaya PKI Bangkit Lagi

Namun jargon ini memunculkan persepsi dari masyarakat Sumbar bahwa akibat memberi ruang pada pluralisme ini, PDIP justru mengabaikan Islam sebagai keyakinan masyarakat Sumbar yang mayoritas beragama Islam.

“Sebanyak 44,1 persen masyarakat mempunyai persepsi seperti ini,” ungkapnya seperti dilansir Padangkita.com-jaringan Suara.com Selasa (13/10/2020).

Namun dia mengemukakan, alasan terbesar PDIP belum mendapatkan suara maksimal di Sumbar karena lemahnya komunikasi politik elite PDIP.

“Masalah komunikasi politik antara elite dan massa menjadi penting dalam membangun kepercayaan politik masyarakat. Buktinya alasan terbanyak mengapa masyarakat Sumbar tidak mempercayai PDIP sebagai partai politik yang bisa mewakili kepentingannya di lembaga perwakilan politik."

Pernyataan tersebut merujuk pada hasil survei yang menunjukan sebanyak 62,3 persen masyarakat merasakan tidak adanya tokoh PDIP yang mendekatkan diri atau mendatangi mereka walaupun hanya sekadar untuk bertegur sapa atau berdiskusi.

Baca Juga: Survei: Prabowo dan Ganjar Kian Kokoh, yang Seru Ridwan Kamil Geser Anies

Faktor lainnya, juga ditunjang lemahnya figur di PDIP. Dia menjelaskan masalah lainnya adalah tidak adanya tokoh lokal atau daerah setempat yang dikenal oleh masyarakat sehingga berdampak pada kepercayaan politik mereka kepada PDIP.

“Ini terbukti sebanyak 62 persen masyarakat Sumbar mengatakan mereka tidak pernah tahu dan tidak mengenal tokoh-tokoh PDIP di daerah mereka."

Dia mengemukakan, hal tersebut menjadi persoalan penting ke depan bagi PDIP dalam menempatkan kader-kader mereka dalam mewakili kepentingan politik masyarakat di daerah tertentu agar mendapatkan dukungan publik.

Kemudian, aktivitas politik PDIP tidak sesuai dengan keyakinan politik masyarakat. Sebanyak 60,3 persen Masyarakat Sumbar menilai yang dilakukan PDIP terkait aktivitas politik partai dianggap tidak sesuai dengan keyakinan politik mereka.

Menurut Spektrum Politika Institut, ini jelas ada hubungannya dengan manifesto partai banteng moncong putih ini di tengah masyarakat Sumbar.

Selain itu, arogansi elite PDIP di tingkat pusat juga memengaruhi persepsi terhadap partai ini. Dari hasil survei, ternyata ada sebanyak 58,1 persen masyarakat Sumbar yang adanya sikap arogansi dan overacting elite ini sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap PDIP.

Kemudian juga persoalan dominasi elite PDIP di pemerintahan.

“Sebanyak 55,9 persen masyarakat Sumbar menyatakan bahwa pengaruh PDIP terlalu dominan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Jokowi yang menyebabkan sebagian mereka tidak begitu simpati."

Dia mengemukakan, memang terlihat ada korelasi yang positif jawaban tersebut dengan kekalahan telak Presiden Jokowi dalam Pemilu 2019 yang lalu, lantaran adanya dominasi PDIP.

Juga gagasan, sikap, perilaku elite PDIP di tingkat pusat yang bermasalah muncul dalam pemberitaan di media cetak dan media online, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Sumbar.

Ini terbukti sebanyak 48 persen masyarakat tidak menyukai gagasan, sikap dan perilaku politik elite PDIP yang ditunjukkan ke publik Sumbar.

Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah mengeluhkan kepada publik tentang kondisi partainya yang belum mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumbar.

“Kalau saya melihat, seperti Sumatra Barat, itu saya pikir ‘kenapa, ya, rakyat di Sumatra Barat itu sepertinya belum menyukai PDIP meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, yang meminta, katakan sudah ada DPC-nya, DPD-nya. Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut mengapa, kok, masih agak sulit,” kata Megawati.

Kegiatan survei tersebut dilakukan pada periode 10 September - 15 September 2020 dengan mengumpulkan data di 19 Kabupaten/Kota yang ada.

Riset ini mewawancarai sebanyak 1.220 responden yang menjadi sampel yang diambil secara bertingkat di seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

Sampel lalu diacak secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan karakteristik penduduk yang ada di kabupaten/kota.

Adapun “margin of error” dari sampel yang diambil tersebut adalah sebesar 2,9 persen. Untuk menjaga kualitas survei ini, maka quality control juga dilakukan dengan cara menelepon ulang responden untuk mengkonfirmasi jawaban mereka sebelumnya.

Quality control survei ini dilakukan terhadap 60 persen dari total sampel yang diwawancarai oleh enumerator sebelumnya.