Scroll untuk membaca artikel
Eko Faizin
Minggu, 13 September 2020 | 10:30 WIB
Tangkapan layar saat Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada penerima bantuan presiden (Banpres) di Gedung Agung Yogyakarta dalam siaran Live di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (28/8/2020). [Muhammad Ilham Baktora / SuaraJogja.id]

SuaraRiau.id - Budi Hartono orang terkaya Indonesia menyurati Presiden Joko Widodo. Budi Hartono merupakan pemilik Grup Djarum.

Budi Hartono mengirimkan surat untuk memberikan masukan menyangkut rencana Gubernur Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB total mulai Senin 14 September 2020.

Dalam surat tersebut berisi argumentasi perihal keputusan Anies memberlakukan kembali PSBB total tidak tepat.

Sebelumnya, Anies memberlakukan kembali PSBB total dengan alasan, semakin besarnya kasus positif Covid-19 di Jakarta, kemudian karena kapasitas rumah sakit yang akan mencapai maksimum dalam jangka dekat.

Isi surat yang dikirimkan Budi Hartono kepada Jokowi mendapat tanggapan dari sosiolog dari Univesitas Ibnu Chaldun Musni Umar. Musni mengatakan berdasarkan polling, pemberlakuan PSBB total memang ada yang setuju dan ada yang menolak.

"Ada polling PSBB di Twitter setuju atau tolak. Mayoritas mutlak setuju PSBB. Kalau bos Djarum kirim surat ke Presiden Jokowi tolak PSBB. Itu hak dia. Kita tunggu sikap Presiden Jokowi," kata Musni Umar.

Salinan surat Budi Hartono diposting mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia Peter Frans Gontha ke akun Instagram, kemarin.

"Surat Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia, kepada Presiden RI September 2020," tulis Peter.

Budi Hartono dalam suratnya menjelaskan kenapa dia menilai keputusan untuk memberlakuan PSBB total tidak tepat.

Pertimbangannya, pertama, hal ini disebabkan PSBB di Jakarta selama ini terbukti tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbungan infeksi.

Dalam surat itu disebutkan, di Jakarta, meskipun pemerintah telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik.

Kedua, RS di Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini disebabkan seharusnya pemerintah daerah atau pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.

Contohnya, solusi di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengansitipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.

Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka singkat (kurang dari dua minggu) karena memanfaatkan kontainer yang tinggal dipasang AC dan tangga.

Disebutkan dalam surat Budi Hartono, ada sejumlah perbaikan yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya, di Jakarta pada khususnya.

Load More