SuaraRiau.id - Sejumlah pemuda yang mengaku dari Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) berencana melaporkan Puan Maharani ke Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2020) siang ini.
Ketua PPMM David mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Puan yang meminta masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
Menurut David, pernyataan Puan tersebut menyinggung perasaan masyarakat Minang.
"Statement dari ibu yang merasa terhormat itu Puan Maharani sungguh mengganggu kami putra asli Sumatera Barat dan menambah jurang pemisah Sumatera Barat dengan Indonesia, rasa kebangsaan saat ini terkoyak dengan ucapan Puan Maharani," kata David saat dikonfirmasi.
David menyampaikan, bahwa pihaknya berencana melaporkan Puan ke Bareskrim Polri sekira pukul 14.30 WIB.
Puan sebelumnya mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat (Sumbar) dari rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
PDIP mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumbar. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.
Dalam kesempatan itu, Puan lantas menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumbar dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Puan yang berharap Sumbar mendukung negara Pancasila.
"Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan, Ibu Mega begitu kagum dengan Sumbar, demikian juga Mbak Puan," kata Hasto dalam jumpa pers secara virtual.
Hasto menekankan pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menyinggung orang Sumbar, melainkan dukungan terhadap Pancasila dalam konteks kebudayaan dan nasionalisme.
Berita Terkait
-
Soal Ucapan 'Londo Ireng', PDIP: Kritik Tak Boleh Dibungkam!
-
Kaesang Incar Suara Jateng untuk PSI, Ganjar: Orang Nyalon Kok Nantang
-
Kepuasan Publik ke Prabowo Menurun Tajam, Begini Respons PDIP
-
Kaesang Maju di Dapil Puan, Ganjar: Silakan, Saya Masih Yakin Jateng Kandang Banteng!
-
Soroti Kasus Pria Tewas usai Dituding Curi Ayam, Hasto: Kontras dengan Kasus Jampidsus
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Abdul Wahid Ajukan Banding, Merasa Kasusnya Direkayasa: Saya Cari Keadilan
-
Ditantang karena Belum Periksa Raja Juli, KPK: Bukan Masalah Berani atau Tidak
-
SF Hariyanto: Tidak Ada Pemberhentian PPPK di Riau
-
Serangan Monyet Liar di Tembilahan Lukai Warga, Penembak Dikerahkan
-
KPK Periksa Istri Suhardiman Amby, Sekda hingga Anggota DPRD Kuansing