Perusahaan Raffi Ahmad Terima Rp14,7 Miliar dari APBN, Ariel hingga Desta Terseret

SuaraRiau.id - Raffi Ahmad kembali menuai sorotan setelah perusahaannya, PT Rans Animasi Indonesia disebut mendapatkan kontrak senilai hampir Rp14,7 miliar untuk pengadaan jasa influencer. 

Data itu didapat dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap dua kementerian kepada perusahaan yang terafiliasi Raffi Ahmad yang di-publish pada Senin (9/11/2026). 

Gara-gara itu, artis sirkel Raffi ikut terseret yakni Ariel NOAH, Desta Mahendra dan Gading Marten. 

Dalam data ICW, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat tiga paket pengadaan ke perusahaan Raffi Ahmad bernilai sekitar Rp10,8 miliar.

Alokasi itu di antaranya Rp3,59 miliar untuk influencer engagement pada 2025, Rp3,6 miliar untuk promosi pembangunan BINS pada tahun yang sama, serta Rp3,6 miliar untuk publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, Kepulauan Riau pada 2026.

Tak sedikit publik yang mengaitkan kontrak Kementerian KKP senilai Rp3,6 miliar di Natuna tersebut dengan konten video bersama Desta dkk. 

Diketahui, Raffi bersama rekan The Dudas Minus One tersebut membuat konten berjudul "Botuna di Natuna" yang tayang di YouTube RANS Entertainment. 

Video itu berisi pengalaman mereka berempat melihat langsung aktivitas nelayan di Natuna. 

ICW menjelaskan bahwa anggaran tersebut diberikan kepada perusahaan Raffi Ahmad, dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 2024-2026.

"Pengadaan mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara," jelas ICW. 

ICW juga merinci pengadaan belanja terdiri dari lima paket pekerjaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Salah satu angka yang menarik perhatian adalah pengadaan Instagram Story senilai Rp575,65 juta. Ada pula anggaran lebih dari Rp2,5 miliar untuk menghadirkan figur publik dalam acara pemerintah.

ICW mempertanyakan urgensi pengeluaran tersebut. Sebab, kementerian sebenarnya telah memiliki biro hubungan masyarakat, pegawai, fasilitas, serta kanal komunikasi resmi yang juga dibiayai negara.

Lembaga antikorupsi ini menilai efisiensi anggaran dilakukan secara besar-besaran, bahkan menyasar sektor pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis tidak sejalan dengan kebijakan.

"Pengadaan semakin menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten," terang ICW.