Beda Reaksi soal Defisit APBD Riau: Abdul Wahid Pusing, SF Hariyanto Anggap Hal Biasa

SuaraRiau.id - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyatakan pusing sampe tujuh keliling dengan APBD 2025 yang mengalami defisit.

Baru beberapa hari menjadi Gubri, defisit anggaran Riau mencapai Rp1,3 triliun, ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun.

Jika ditotal, defisit APBD Riau 2025 tembus Rp3,5 triliun lebih. Selain tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih, padahal gubernur-gubernur sebelumnya belum pernah terjadi hal demikian.

"Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," sebutnya di Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (13/3/2025).

Wahid mengungkapkan jika biasanya defisit terjadi hanya sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar. Dia menyampaikan kemampuan APBD Riau secara ril hanya Rp8 triliun, sementara belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun.

"Defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," tutur ketua PKB Riau tersebut.

Lebih lanjut, Wahid berencana memotong TPP ASN untuk menutupi utang itu. Pasalnya para ASN tidak ada pekerjaan untuk tahun 2025.

"Solusi terakhir saya adalah pemotongan TPP ASN karena tahun ini 21 ribuan ASN kita tidak ada kerja. Ini pertimbangan saya saking gentingnya kondisi ini," jelasnya.

Wahid menjelaskan, kebijakan nol kegiatan akan diambil agar tunda bayar bisa terlunasi di tahun 2025 dan tidak berkepanjangan hingga tahun depan.

Baca Juga: Defisit APBD Riau di Era Wahid-SF Hariyanto, Angkanya Belum Pasti Bikin Rakyat Bingung

"Biarlah kebijakan saya tahun ini tidak populer. Karena saya nolkan pun kegiatan tahun ini tetap tidak cukup untuk tunda bayar, sampai tidak bisa tidur saya sebelum jam 3 subuh. Saya tidak mau tunda bayar ini lanjut sampai tahun depan," tegas dia.

Dahulukan pelayanan publik

Terbaru, Gubri Wahid kembali buka suara terkait defisit APBD. Dia berjanji akan mengutamakan hal-hal yang bersifat pelayanan publik di tahun 2025.

Wahid pun mendatangi Kantor Kejati Riau untuk membahas dan mengkomunikasikan berbagai program kerja tahun 2025 yang bersifat urgen dan yang bisa ditunda hingga tahun depan.

Dia menyampaikan, kunjungannya itu bertujuan untuk mengevaluasi sejumlah kegiatan yang bersifat mendesak serta mempertimbangkan penundaan beberapa program hingga tahun depan.

Wahid menyebut, kondisi keuangan daerah harus disesuaikan dengan situasi yang ada agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan, meskipun APBD 2025 telah disahkan sebesar Rp 9,6 triliun, namun akibat pengurangan dan pendapatan yang tidak terealisasi akan mengalami defisit anggaran lagi hingga Rp1 triliun lebih.

"Kondisi ini berupa hutang 2024 yaitu tunda bayar, gaji pegawai dan tunda salur yang jika di akumulasikan sekitar Rp2,2 triliun. Jika kegiatan di tahun 2025 tidak kita rasionalisasikan maka akan terjadi defisit hingga Rp3,5 triliun," jelasnya.

Wahid pun memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan untuk THR akan dibayarkan sebelum Lebaran.

"Untuk TPP belum ada namun hal itu salah satu bagian yang perlu dikoreksi. Untuk THR itu kan perintah presiden dan akan kita bayarkan sebelum lebaran," tegasnya.

Wagubri sebut hal biasa

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto menyebut jika defisit anggaran merupakan hal biasa.

SF Hariyanto menuturkan, kondisi tersebut merupakan masalah klasik akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah yang mana tidak tercapainya penerimaan pertahun.

Mantan Sekda Riau itu menjelaskan bahwa pada 2023, Riau awalnya diproyeksikan menerima dana sebesar Rp1,6 triliun.

"Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan tidak tercapai yang hanya Rp200 miliar. Akibatnya, terjadi selisih pendapatan yang berdampak pada belanja daerah," katanya.

SF menegaskan agar masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan ini karena masih wajar dan ada sumber dana lain yang belum masuk dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, SF Haryanto juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh adalah kebijakan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang tengah menggalakkan produksi 1 juta barel minyak perhari.

Menurut PHR, target  ini membutuhkan biaya operasional tinggi, yang berdampak pada pembagian deviden kepada daerah.

"Saya yakin jika dana dari pusat sudah masuk, defisit ini bisa tertutup dan saya dan pak Gubernur akan menyelesaikannya," jelasnya.

Selain karena PHR, defisit juga dipicu oleh pendapatan pajak kendaraan yang hanya mencapai 58 persen.

"Saya yakin hal ini akan bisa diselesaikan karena ia dan Gubri punya dasar program yang jelas," terang SF Hariyanto.