Defisit APBD Riau di Era Wahid-SF Hariyanto, Angkanya Belum Pasti Bikin Rakyat Bingung

SuaraRiau.id - Defisit anggaran Riau 2025 menjadi perbincangan usai Gubernur Abdul Wahid menyampaikan hal tersebut beberapa waktu lalu.

Namun, menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat lantaran angka yang disebutkan terus berbeda. Angka defisit APBD inipun terus bertambah sejak disahkan pada Desember 2024 lalu.

Anggota DPRD Riau Hardianto menanggapi hebohnya defisit anggaran yang terjadi saat kepemimpinan Abdul Wahid dan SF Hariyanto.

Hardianto meminta Pemprov Riau memastikan terlebih dulu angka yang tepat yaitu dengan menghitung kembali pendapatan dan belanja di APBD Provinsi Riau 2025.

Baca Juga: Rekam Jejak Abdul Wahid, Gubernur Riau yang 'Galau' Hadapi Defisit Anggaran 2025

"Publik bingung, angka defisit yang beredar di media berbeda-beda, ada yang menyebut Rp3,5 triliun, Rp3,7 triliun, ada juga Rp2,1 triliun," ujarnya dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Rabu (19/3/2025).

Menurut Hardianto, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan angka pasti defisit, sumber, dan penyebabnya sehingga tidak meraba-raba mencari solusinya.

Dia mengungkapkan jika defisit anggaran sebenarnya adalah hal yang biasa diprediksi pada APBD. Pasalnya, APBD itu adalah prediksi pendapatan dan belanja yang akan dijadikan acuan satu tahun kedepan setelah disahkan.

"Defisit terjadi ketika belanja tidak seimbang dengan pendapatan. Ini bisa terjadi karena APBD ini adalah prediksi, bisa surplus, bisa defisit. Maka dari itu perlu pengelolaan keuangan yang baik," terang Hardianto.

Ia menyampaikan, defisit anggaran di APBD Riau 2025 terjadi, salah satunya karena ada tunda bayar di tahun 2024.

Baca Juga: Defisit APBD Pernah Disinggung Syamsuar, Ternyata Benar dan Bikin Pusing Gubri Wahid

Padahal, kata Hardianto, dalam penyusunan APBD Riau Murni 2025, pastinya sudah ditetapkan seimbang antara pendapatan dan belanja untuk tahun 2025.

"Defisit kemudian terjadi karena target pendapatan PI 10 persen dari PHR ternyata tidak tercapai, ada tunda salur dari Pemerintah Pusat dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai. Sehingga, hal ini dihitung akan mengurangi angka pendapatan dan menjadi tidak seimbang lagi dengan angka pengeluaran belanja," terangnya.

Hardianto menambahkan bahwa tunda bayar di Pemprov Riau yang mencapai Rp2,2 triliun juga dikarenakan adanya utang penyaluran pajak hak kabupaten dan kota, serta TPP dan gaji pegawai yang belum dianggarkan untuk dua bulan terakhir tahun 2025 (November-Desember).

"Jika dihitung, tunda bayar ini kemungkinan di bawah Rp2,2 triliun, bukan di atasnya," jelasnya.

Lanjutnya, terkait tunda bayar ini, Pemprov harus cepat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan masalah tunda salur dan mencari solusi atas defisit yang terjadi.

"Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tata kelola keuangan daerah dan defisit. Setelah itu, baru kita bisa mencari solusi bersama," ungkap Hardianto.

Gubri Abdul Wahid pusing

Sebelumnya, Gubri Abdul Wahid mengaku pusing dengan defisit anggaran yang mencapai triliunan rupiah. Defisit ini melonjak hampir tiga kali lipat dari prediksi.

"Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," sebutnya di Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (13/3/2025).

Defisit APBD Riau mencapai Rp1,3 triliun, ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun. Jika ditotal, defisit anggaran 2025 tersebut mencapai Rp3,5 triliun lebih.

Selain tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih, padahal gubernur-gubernur sebelumnya belum pernah terjadi hal demikian. Biasanya terjadi hanya sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar.

Wahid mengungkapkan kemampuan APBD Riau secara ril hanya Rp8 triliun. Kemudian belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun.

"Defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," ungkapnya.

Wahid pun berencana memotong TPP ASN untuk menutupi utang tersebut. Pasalnya para ASN tidak ada pekerjaan untuk tahun 2025.

"Solusi terakhir saya adalah pemotongan TPP ASN karena tahun ini 21 ribuan ASN kita tidak ada kerja. Ini pertimbangan saya saking gentingnya kondisi ini," jelasnya.

Wahid menjelaskan, kebijakan nol kegiatan akan diambil agar tunda bayar bisa terlunasi di tahun 2025 dan tidak berkepanjangan hingga tahun depan.

"Biarlah kebijakan saya tahun ini tidak populer. Karena saya nolkan pun kegiatan tahun ini tetap tidak cukup untuk tunda bayar, sampai tidak bisa tidur saya sebelum jam 3 subuh. Saya tidak mau tunda bayar ini lanjut sampai tahun depan," sebutnya.