Defisit APBD Riau di Era Wahid-SF Hariyanto, Angkanya Belum Pasti Bikin Rakyat Bingung

"Defisit kemudian terjadi karena target pendapatan PI 10 persen dari PHR ternyata tidak tercapai, ada tunda salur dari Pemerintah Pusat dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai. Sehingga, hal ini dihitung akan mengurangi angka pendapatan dan menjadi tidak seimbang lagi dengan angka pengeluaran belanja," terangnya.

Hardianto menambahkan bahwa tunda bayar di Pemprov Riau yang mencapai Rp2,2 triliun juga dikarenakan adanya utang penyaluran pajak hak kabupaten dan kota, serta TPP dan gaji pegawai yang belum dianggarkan untuk dua bulan terakhir tahun 2025 (November-Desember).

"Jika dihitung, tunda bayar ini kemungkinan di bawah Rp2,2 triliun, bukan di atasnya," jelasnya.

Lanjutnya, terkait tunda bayar ini, Pemprov harus cepat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan masalah tunda salur dan mencari solusi atas defisit yang terjadi.

Baca Juga: Rekam Jejak Abdul Wahid, Gubernur Riau yang 'Galau' Hadapi Defisit Anggaran 2025

"Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tata kelola keuangan daerah dan defisit. Setelah itu, baru kita bisa mencari solusi bersama," ungkap Hardianto.

Gubri Abdul Wahid pusing

Sebelumnya, Gubri Abdul Wahid mengaku pusing dengan defisit anggaran yang mencapai triliunan rupiah. Defisit ini melonjak hampir tiga kali lipat dari prediksi.

"Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," sebutnya di Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (13/3/2025).

Defisit APBD Riau mencapai Rp1,3 triliun, ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun. Jika ditotal, defisit anggaran 2025 tersebut mencapai Rp3,5 triliun lebih.

Baca Juga: Defisit APBD Pernah Disinggung Syamsuar, Ternyata Benar dan Bikin Pusing Gubri Wahid

Selain tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih, padahal gubernur-gubernur sebelumnya belum pernah terjadi hal demikian. Biasanya terjadi hanya sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar.