Harga BBM Naik, Pemerintah Diminta Beri Pemahaman ke Masyarakat

SuaraRiau.id - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai pemerintah harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keputusan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Aviliani menyampaikan hal tersebut dalam Rilis Survei Nasional LSI bertema Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024.

"Wajar saja masyarakat tidak sepakat naik, persoalan di belakang itu, masyarakat tidak mau tahu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan, kenapa BBM naik, lalu bagaimana pemerintah mengatasi pangan," ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (4/9/2022).

Aviliani memahami keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, yaitu karena anggaran subsidi BBM yang terus membengkak, utamanya karena ada supply shock akibat perang Rusia-Ukraina.

Pemerintah dalam asumsi makro APBN 2022 sudah menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 80 dolar AS. Namun, perang membuat suplai BBM tersendat dan membuat harganya meroket hingga 105 dolar AS.

"Sehingga mau tidak mau harga BBM itu harus naik. Apalagi kebijakan pemerintah tentang harga minyak itu sebenarnya tidak disubsidi lagi, jadi akan naik dan turun sesuai harga minyak dunia dimana kita tidak miliki sendiri. Kita masih tergantung impor," katanya.

Kenaikan BBM juga dinilai tidak bisa dihindari lantaran sebanyak 80 persen yang menggunakan BBM bersubsidi adalah mereka yang tidak membutuhkan. Ia menyebut industri juga masih banyak menggunakan BBM bersubsidi, begitu juga rumah tangga mampu.

Lebih lanjut, Aviliani mengakui kemungkinan inflasi akan naik akibat kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga pasokan pangan agar jangan sampai menimbulkan kenaikan harga yang tidak wajar.

Ia mengingatkan masalah BBM hampir selalu terjadi setiap pemerintahan. Menurut dia, pemerintah selalu lupa untuk melakukan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) atau melakukan efisiensi saat harga BBM sedang turun.

"Ini pelajaran buat pemerintah bahwa untuk menangani hal ini kita harus mempersiapkan diri untuk mengarah ke EBT atau pindah ke gas, atau ke mikrohidro yang sekarang sudah dikembangkan tapi belum tertangani dengan baik karena dianggap skalanya masih kecil," ungkap dia. (Antara)