Pihak Ayu Ting Ting Ingin KBRI Tangkap KD, Farhat Abbas Malah Bilang Begini

SuaraRiau.id - Kisruh orangtua Ayu Ting Ting dengan penghina cucunya hingga kini belum mereda, bahkan menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Ayah Rozak dan Umi Kalsum kemudian mendatangi rumah haters cucunya tersebut di Bojonegoro, Jawa Timur. Namun yang ditemui hanya orangtua di penghina, sementara haters berinisial KD sedang bekerja di Singapura.

Tak hanya netizen, polemik keluarga Ayu Ting Ting dan haters disoroti rekan artis hingga politisi di Tanah Air.

Sorotan tersebut mulai dari pihaknya yang dinilai melanggar PPKM hingga dihujat karena melibatkan orangtua pelaku yang tak tahu apa-apa.

Saking inginnya membuat kapok sang haters, pihak Ayu Ting Ting bahkan meminta KBRI Singapura agar menolong untuk menangkap KD.

Hal itu lantas membuat Farhat Abbas turut buka suara. Ia mengomentari soal pelanggaran PPKM hingga permintaan pihak Ayu Ting Ting kepada KBRI Singapura.

“PPKM kan boleh, saya bisa ke Sulawesi yang penting bisa PCR, tidak ramai-ramai atau kumpul, keterangan kerja,” tutur Farhat Abbas dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com pada Selasa (10/8/2021).

“Dia mungkin bisa karena pulang kampung atau bisnis. Bisa saja, bekerja sama polisi Indonesia dengan mengembalikan orang tersebut.” tambahnya

Selanjutnya, mantan suami Nia Daniaty itu buka suara soal orang tua Ayu Ting Ting yang meminta KBRI Singapura hingga aparat untuk menangkap KD.

Farhat mengatakan bahwa jika KD pulang ke Indonesia, maka harus mengikuti prosedur kerja dari Indonesia maupun Singapura.

“Tapi sesehebatnya orang itu, tetap ada batas kadaluwarsa. Kalau 12 tahun, tunggu dia balik saja. Tunggu dia balik Indonesia, mengikuti prosedur. 10 tahun itu orang balik ke Indonesia, prosedur akan terus berlanjut.” kata dia.

Pria berusia 45 tahun itu mengatakan apabila KD dipaksa pulang untuk Indonesia, maka keluarga Ayu Ting Ting harus membayar pihak polisi dengan fantastis.

Oleh karena itu, ia tak yakin jika pihak dari Ayu Ting Ting bisa atau mau melakukannya.

“Memang untuk ekstradisi perjanjian Singapura mengembalikan orang Indonesia memang lebih mahal,” terangnya.

“Hanya gegara menghina sedikit pasal 27 ayat 3 UU ITE, polisi datang menangkap. Itu biayanya besar banget, enggak mungkin.”