SuaraRiau.id - Polemik di tubuh Partai Demokrat masih memanas. Ditambah lagi soal penetapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa aatau KLB Demokrat di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko banyak disinyalir berhubungan dengan pihak Istana.
Bahkan pendongkelan partai berlambang Mercy disinyalir ada andil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini kemudian langsung menjadi perhatian Ali Mochtar Ngabalin.
Ali Ngabalin kemudian mati-matian membela Presiden Jokowi. Ia dengan tegas menyebut tak ada andil Jokowi.
Pernyataan Ngabalin itu ditanggapi Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago melalui kanal YouTubenya.
Pangi mengatakan ungkapan Tenaga Ahli Utama KSP itu dinilai tak masuk akal. Sebelumnya, Ali Ngabalin sendiri menjelaskan jika polemik yang ramai terjadi belakangan ini, dimintanya jangan dikaitkan nama Presiden.
Dan urusan politik partai merupakan masalah kecil yang tak kaitannya dengan Presiden.
“Bang Ali Ngabalin mengatakan jangan kait-kaitkan nama Presiden, jangan hal-hal kecil seperti ini membawa-bawa nama presiden. Sebenarnya sangat lucu sekali statement ini,” ujar Pangi dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Minggu (7/3/2021).
Lebih detil, Pangi menjelaskan jika saat ini ribuan mata telah menyaksikan secara kasat mata jika ada keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dari Ketua Umum Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat.
KLB Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang pun, setelah paripurna pemilihan Ketua secara mengerucut langsung memunculkan nama Moeldoko dan secara cepat langsung diterimanya meski hanya melalui sambungan telepon.
Lebih lanjut, kaitan pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko secara jelas masih dinilai memiliki kaitannya dengan Jokowi. Hal ini dijelaskan karena Moeldoko sendiri merupakan orang yang masih cukup dekat dengan Jokowi.
Wajar jika muncul penilain kudeta yang dilakukan Moeldoko ada kaitannya dengan peran Presiden Jokowi.
“Kalau tidak mau dikaitkan dengan presiden, maka Pak Moeldoko-nya berhentikan sebagai KSP, karena beliau adalah orang lingkaran istana,” ucap Pangi.
Pangi menganggap wajar jika ada yang menyimpulkan prahara Demokrat sekarang ini ada keterlibatan pemimpin negara. Secara otomatis, pernyataan Ali Ngabalin pun tidak masuk akal.
“Bagaimana logikanya secara akal sehat kita bahwa ini tidak boleh dikaitkan dengan presiden, kecuali kalau Pak Moeldoko-nya berhenti dari KSP, baru tidak ada kaitannya dengan presiden,” katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Gatot Nurmantyo Juga Pernah Ditawari 'Proyek Besar' Mengkudeta Demokrat
-
Pemerintah Jokowi Nyatakan AHY Ketua Umum Partai Demokrat yang Resmi
-
Terungkap! Politisi Demokrat di Daerah Dikasih Duit Buat Gulingkan AHY
-
Usai KLB Demokrat, Kader di Daerah Ramai-ramai Diusulkan Dipecat!
-
Kisruh KLB Partai Demokrat, Mahfud MD: AHY Ketua Sah
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
Terkini
-
Koleksi Mobil Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Terjaring Operasi KPK
-
UAS Pamer Foto Bareng Gubri Wahid yang Ditangkap KPK, Singgung 'Laut' Politik
-
Gubernur Wahid, dari Curhat Anggaran Riau Minus hingga Kena OTT KPK
-
Kata PKB Tanggapi Kadernya, Gubernur Riau yang Ditangkap KPK
-
Outfit Santai Gubernur Abdul Wahid Dibawa KPK ke Jakarta